Ia menambahkan, dalam realisasi e-Katalog ini juga perlu dilakukan sebuah kolaborasi berbagai pihak. Dengan menjunjung asas akuntabilitas, ia berharap e-Katalog ini mampu diakses oleh masyarakat luas.
“Dan saya juga mengimbau untuk kita semua agar masyarakat baik pengusaha atau aparatur Pemerintah mampu menggunakan e-Katalog yang terbuka bagi semua,” ungkapnya.
“Dengan mengedepankan produk lokal UMKM, produk dalam negeri dan itu semua adalah hasil evaluasi Kementerian/Lembaga dan kita melaksanakannya,” lanjutnya.
Sementara, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan Provinsi Banten Seorjo Seobiandono menyampaikan progres jumlah etalse e-Katalog lokal Provinsi Banten sampai dengan bulan September 2023 telah tersedia 50 etalase.
“Nah katalog kita pada bulan Maret 2022 hanya memiliki 10 etalase, namun sampai bulan September 2023 kita sudah bisa menambahkan 40 etalase baru yang menjadikan kita mempunyai 50 etalase,’” jelasnya.
Ia menyampaikan, produk yang ditayangkan di ekatalog sebanyak 61,4% merupakan produk UMKM kecil. Dimana, jumlah produk yang tayang pada katalog lokal Provinsi Banten pada Bulan September 2023 mencapai 62.834 penayangan.
“Jumlah penyedia di katalog kita paling banyak UMKM, dan beberapa dari Non-Umkm. Dimana jumlahnya sudah sampai 3.551,” jelasnya.
Seorjo mengungkapkan, jumlah nilai transaksi e-Purchasing Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023 per 18 September 2023 sebesar Rp 1,55 Triliun. Meningkat pesat dibanding total nilai transaksi pada tahun 2022 yang senilai Rp50,1 miliar.
Editor: Herfa
