Serang – Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Banten berhasil membongkar kasus dugaan pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang terjadi di SPBU 34-421-13 Ciceri, Kota Serang. Kejahatan ini terungkap setelah tim penyelidik mendapati bahwa SPBU tersebut membeli BBM olahan dari pihak nonresmi, bukan dari PT Pertamina Patra Niaga.

Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Hariyanto, mengungkapkan bahwa dua tersangka telah diamankan, yakni NS (53) dan ASW (40). “Ditreskrimsus Polda Banten berhasil mengungkap kasus pengoplosan BBM jenis Pertamax di SPBU Ciceri dan menangkap dua pelaku,” ujar Didik. Rabu, (30/04/25).

Wadirreskrimsus Polda Banten, AKBP Bronto Budiyono, menjelaskan kronologi dan modus para pelaku. Berdasarkan penyelidikan, diketahui bahwa para tersangka membeli BBM olahan sebanyak 16.000 liter dari pihak di luar Pertamina, lalu mencampurkannya ke dalam tangki pendam SPBU yang masih berisi sekitar 8.000 liter Pertamax murni.

Hasil uji laboratorium terhadap sampel BBM dari SPBU tersebut menunjukkan kejanggalan. Warna BBM yang diambil berwarna biru pekat, berbeda dari warna standar Pertamax. Untuk menyamarkan pencampuran tersebut, para pelaku kemudian membeli tambahan 8.000 liter Pertamax asli dari Pertamina Patra Niaga agar warna kembali menyerupai standar.

“ASW selaku pengawas SPBU berperan membeli BBM oplosan seharga Rp10.200 per liter dari seseorang berinisial DH di Jakarta. Sedangkan NS selaku Manajer Operasional mengetahui sekaligus memerintahkan pembelian dan pencampuran BBM tersebut,” terang Bronto.

Lebih lanjut, Bronto menyebutkan bahwa hasil uji laboratorium yang dilakukan di Integrated Terminal Jakarta menunjukkan nilai Final Boiling Point (FBP) mencapai 218,5°C. Nilai ini melebihi batas maksimal 215°C yang ditetapkan oleh Dirjen Migas dalam Keputusan No. 110.K/MG.01/DJM/2022, menandakan adanya campuran fraksi berat yang tidak sesuai standar.

Motif dari kejahatan ini adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara memalsukan BBM. Tindakan tersebut dilakukan tanpa dokumen resmi dan tanpa melalui jalur distribusi yang sah.

Barang bukti yang disita polisi antara lain:

28.434 liter BBM oplosan dalam tangki SPBU Ciceri

100 unit alat transfer gas (tombak besi)

4 kaleng sampel BBM @1 liter

1 laptop ASUS VivoBook, 1 mouse bluetooth

4 unit handphone berbagai merek lengkap dengan SIM card

Para pelaku dijerat Pasal 54 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, sebagaimana diubah oleh UU No. 6 Tahun 2023 jo Pasal 55 KUHP. Ancaman hukuman maksimal adalah penjara 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar.

Kombes Didik menegaskan bahwa Polda Banten berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. “Kami tidak akan membiarkan pihak-pihak yang merugikan masyarakat demi keuntungan pribadi. Kasus seperti ini akan kami tindak tegas,” pungkasnya. (red)

Banten – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten resmi menahan empat orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek jasa layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2024. Penahanan dilakukan secara bertahap sejak 14 hingga 17 April 2025, berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan Tim Pidana Khusus Kejati Banten.

SERANG – Kejaksaan Tinggi Banten kembali menetapkan satu orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek Jasa Layanan Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan. Tersangka berinisial ZY, mantan staf DLH yang kini aktif sebagai ASN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangsel.

Penahanan dilakukan pada Kamis, 17 April 2025, setelah tim penyidik menemukan adanya indikasi kuat keterlibatan ZY dalam proyek senilai Rp.75,94 miliar tersebut.

Proyek pengelolaan sampah yang dilaksanakan pada Mei 2024 menunjuk PT Ella Pratama Perkasa (EPP) sebagai pelaksana dengan nilai kontrak total Rp.75.940.700.000, yang terdiri dari Rp50,72 miliar untuk pengangkutan sampah dan Rp.25,21 miliar untuk pengelolaan sampah.

“Berdasarkan hasil penyidikan, terdapat dugaan persekongkolan dalam proses pemilihan penyedia jasa, serta fakta bahwa PT EPP tidak memiliki fasilitas dan kompetensi yang dipersyaratkan dalam kontrak,” ujar Kasi Penerangan Hukum Kejati Banten, Rangga Adekresna, dalam keterangannya kepada media.

Rangga juga menambahkan bahwa PT EPP tidak melaksanakan pekerjaan pengelolaan sampah sebagaimana tercantum dalam kontrak.

ZY disebut berperan aktif bersama Kepala DLH Tangsel WL dalam menentukan lokasi pembuangan sampah yang tidak memenuhi standar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Parahnya, PT EPP tetap menerima pembayaran penuh senilai Rp75,94 miliar.

“Dari total dana tersebut, sekitar Rp15,4 miliar ditransfer ke sejumlah rekening milik ZY di bank BCA, BJB, dan BRI. Dana itu kemudian dikelola sendiri oleh ZY tanpa bukti pertanggungjawaban penggunaan,” terang Rangga.

ZY resmi ditahan oleh penyidik Kejati Banten dan dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Tersangka ZY akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas II B Serang, terhitung sejak tanggal 17 April 2025,” pungkas Rangga.

Banten – Kejaksaan Tinggi Banten kembali menahan satu pejabat Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengangkutan dan pengelolaan sampah tahun 2024. Kali ini, tersangka berinisial TAKP yang menjabat sebagai Kepala Bidang Kebersihan sekaligus merangkap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), resmi ditahan pada Rabu, 16 April 2025.

Penahanan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-307/M.6/Fd.1/04/2025 dan akan berlangsung selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pandeglang.

Dalam keterangannya, Kasi Penkum Kejati Banten Rangga Adekresna menyatakan bahwa TAKP diduga kuat terlibat aktif dalam seluruh tahapan pengadaan hingga pelaksanaan proyek jasa layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah yang digarap oleh PT. Ella Pratama Perkasa (EPP) dengan nilai kontrak mencapai Rp75,94 miliar.

“TAKP dalam kapasitasnya sebagai PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa dasar keahlian dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak melakukan klarifikasi teknis terhadap penyedia,” jelas Rangga kepada wartawan, Rabu (16/4/2025).

Lebih lanjut, Rangga mengungkapkan bahwa TAKP juga menyusun dokumen kontrak secara tidak cermat karena tidak mencantumkan lokasi dan mekanisme teknis pengelolaan sampah sebagaimana mestinya.

“Yang bersangkutan bahkan membiarkan penyedia, dalam hal ini PT EPP, tidak melaksanakan pengelolaan sampah, dan tetap memproses pembayaran secara penuh meskipun ada kekurangan syarat administrasi. Ini sangat fatal,” tegasnya.

PT. EPP sendiri sebelumnya telah disorot karena tidak memiliki kompetensi, fasilitas, maupun kelayakan untuk menjalankan kegiatan pengelolaan sampah sesuai ketentuan perundang-undangan. Tak hanya itu, pekerjaan pengangkutan pun diketahui tidak sesuai standar, karena tidak dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang memenuhi syarat.

Atas perbuatannya, TAKP dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penahanan TAKP menambah daftar panjang pihak yang telah diamankan dalam perkara ini, setelah sebelumnya SYM (Direktur PT. EPP) dan WL (Kepala DLH Tangsel) lebih dulu ditahan. Kejati Banten menegaskan akan terus mendalami kasus ini hingga seluruh pihak yang bertanggung jawab dihadapkan ke meja hukum.

SERANG – 15 April 2025, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Banten menangkap seorang oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten dari Fraksi Partai Golkar yang diduga terlibat dalam tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan. Tersangka berinisial RF (44) tersebut kini harus berhadapan dengan hukum atas dugaan melanggar Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP.

Modus yang dilakukan RF yaitu dengan menyerahkan beberapa lembar cek kepada pihak korban sebagai alat pembayaran barang yang telah diperoleh. Namun, cek tersebut ditolak oleh pihak bank karena tidak memiliki saldo yang cukup.

Saat dikonfirmasi, Ditreskrimum Polda Banten Kombes Pol Dian Setyawan menjelaskan kronologi kejadian tersebut. “Kejadian berlangsung sekitar bulan Februari 2024 di Kantor Bank BJB Cabang Cilegon. Saat itu, tersangka RF menyerahkan satu lembar cek Bank BJB dengan nomor DAA02117363 senilai Rp350 juta kepada PT. Sinar Dinamika Beton untuk pembayaran beton ready mix,” terang Dian, Selasa (15/04/25).

RF diketahui merupakan Direktur dari CV. Prisma Kencana dan pemesanan beton dilakukan untuk menunjang pekerjaan perusahaan tersebut, yang dibuktikan melalui surat pesanan yang ditandatangani langsung oleh RF.

“Setelah menerima cek, PT. Sinar Dinamika Beton pun mengirimkan barang sesuai pesanan. Namun, saat cek tersebut dicairkan, pihak Bank BJB Cabang Cilegon menolaknya karena saldo tidak mencukupi. Hal ini menyebabkan kerugian besar bagi pihak PT. Sinar Dinamika Beton, yang hingga saat ini belum dipertanggungjawabkan oleh tersangka RF,” jelas Dian.

Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti dalam kasus ini, antara lain:

1 lembar Cek Bank BJB Nomor Warkat: DAA02117363 senilai Rp350 juta tertanggal 27 Oktober 2015;

1 lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BJB Cabang Cilegon tertanggal 2 Februari 2024;

2 lembar invoice masing-masing bernomor 274/KEU-SDB/XI/2015 dan 253/KEU-SDB/X/2015;

1 lembar tanda terima atas dua lembar cek dari tersangka;

1 bundle Surat Jalan pengiriman beton ready mix;

2 lembar Surat Pesanan yang ditandatangani tersangka pada 8 Oktober dan 19 Oktober 2015.

“Atas perbuatannya, RF dikenakan Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara,” pungkas Kombes Pol Dian Setyawan.

Serang, 15 April 2025 – Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten resmi melakukan penahanan terhadap WL, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, atas dugaan keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi proyek jasa layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2024.

Penahanan dilakukan setelah WL ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang merugikan keuangan negara dengan nilai kontrak pekerjaan mencapai Rp.75,94 miliar, terdiri dari jasa pengangkutan sampah senilai Rp50,72 miliar dan jasa pengelolaan sampah sebesar Rp25,21 miliar, dengan pelaksana proyek adalah PT. EPP.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Banten, Rangga Adekresna, dalam keterangannya menyampaikan bahwa WL diduga berperan aktif sejak perencanaan hingga pelaksanaan proyek tersebut.

“Dari hasil penyidikan, tersangka WL terbukti melakukan persekongkolan dengan pihak penyedia, yaitu PT. EPP, bahkan sebelum proses tender dimulai. Salah satunya dengan memfasilitasi perubahan KBLI perusahaan agar memenuhi syarat tender, meskipun pada kenyataannya PT. EPP tidak memiliki kompetensi dan kapasitas dalam pengelolaan sampah,” ujar Rangga.

Lebih lanjut, Rangga mengungkapkan adanya rekayasa struktur subkontraktor untuk memuluskan proyek, yang melibatkan pendirian CV. Bank Sampah Induk Rumpintama (BSIR).

“Tersangka WL bersama SYM (Direktur PT. EPP) dan pihak lainnya mendirikan CV. BSIR sebagai subkontraktor fiktif. Bahkan, Direktur Operasional CV tersebut adalah penjaga kebun pribadi WL,” ungkap Rangga.

Tidak hanya pada tahap perencanaan, WL juga disebut ikut menentukan lokasi pembuangan sampah ke titik yang tidak sesuai dengan standar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Atas perbuatannya, tersangka WL dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

TANGERANG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menetapkan dan menahan SYM, Direktur PT EPP, sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek jasa layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2024.

SYM resmi ditahan pada Senin (14/4/25) dan dititipkan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Serang untuk masa penahanan selama 20 hari ke depan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Banten, Rangga Adekresna, menjelaskan bahwa proyek ini dilaksanakan pada Mei 2024 dengan total nilai kontrak sebesar Rp.75.940.700.000.

“PT EPP ditunjuk sebagai penyedia jasa dengan rincian sebesar Rp.50,7 miliar untuk pengangkutan sampah dan Rp.25,2 miliar untuk pengelolaan sampah,” ujar Rangga dalam keterangan persnya, Senin (14/4/25).

Namun, dalam proses penyidikan ditemukan sejumlah pelanggaran serius. PT EPP diduga tidak melaksanakan pekerjaan pengelolaan sampah sebagaimana tertuang dalam kontrak dan bahkan tidak memiliki fasilitas maupun kompetensi sesuai ketentuan.

SYM bersama WL, Kepala DLHK Kota Tangsel, diduga terlibat dalam persekongkolan sejak proses perencanaan pengadaan. Mereka mengubah KBLI PT EPP agar bisa mengikuti lelang pengelolaan sampah dan mendirikan CV BSIR untuk mendukung pelaksanaan proyek.

“Diduga kuat terjadi persekongkolan antara pemberi dan penyedia sejak sebelum proses pemilihan penyedia dilakukan. Bahkan dalam pelaksanaannya, PT EPP juga mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain yang sebenarnya dilarang dalam kontrak,” tambah Rangga.

Adapun sejumlah perusahaan yang menerima alih pekerjaan antara lain PT OKE, PT BKO, PT MSR, PT WWT, PT ADH, PT SKS, dan CV BSIR. Selain itu, PT EPP juga tidak mendistribusikan sampah ke lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 81 Tahun 2012 dan Permen PUPR Nomor 03/PRT/M/2013.

Atas perbuatannya, SYM dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.