SERANG, DISTRIKBANTENNEWS.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah menyusun langkah strategis untuk mengantisipasi dampak El Nino yang diprediksi mengalami puncaknya pada bulan Agustus hingga Oktober 2023. “Di antara fokus perhatian adalah ketersediaan air bersih untuk masyarakat dan pompanisasi untuk keberlanjutan produksi padi,” kata Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten Nana Suryana kepada wartawan, Kamis (10/8/2023).

Nana menuturkan sejumlah dampak yang mungkin terjadi akibat fenomena El Nino, diantara kekeringan air, kebakaran hutan dan lainnya. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, Bapak Pj Gubernur Banten telah mengarahkan OPD terkait untuk melaksanakan langkah-langkah strategis yang terdapat pada rencana aksi yang telah ditentukan.

“Semua pihak terlibat dalam mengantisipasi akibat fenomena El Nino, seperti TNI/Polri, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, BMKG, serta unsur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Dinsos, Dinas ESDM, Dinas PUPR, BPBD, Dinas PRKP dan instansi-instansi terkait lainnya,” katanya.

Selanjutnya, terkait dengan kekurangan air bersih, pihaknya telah menyiapkan sejumlah sarana prasarana seperti 10 armada yang digunakan untuk mendistribusikan air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami kekeringan sehingga dapat membantu masyarakat.

“Untuk mobil angkutan air bersih, Provinsi Banten memiliki 10 unit dan setidaknya di setiap Kabupaten/Kota juga memiliki 10 s.d 25 unit, mudah-mudahan itu dapat dioptimalkan,” jelasnya.

Tidak hanya itu, kata Nana, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan Disperindag Provinsi Banten untuk berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki armada pengangkut air bersih untuk membantu dalam pendistribusian ke wilayah yang mengalami kekurangan air bersih.

“Kita juga berkoordinasi dengan Disperindag Provinsi Banten untuk meminta perusahaan swasta yang memiliki angkutan itu agar dapat membantu akibat dampak kekeringan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ujar Nana, pihaknya juga telah menyiapkan sistem pompanisasi untuk mengantisipasi dampak kekeringan di wilayah persawahan.

“Kita juga menyiapkan pompanisasi, baik itu di BPBD Provinsi atau Kabupaten/Kota yang biasa kita gunakan itu saat banjir, pada saat ini kita bisa gunakan untuk menyedot air dari sumber yang nantinya dapat mengairi persawahan,” tuturnya.

Pewarta: Yani

Editor: Herfa

SERANG, DISTRIKBANTENNEWS.COM – Pejabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan pengawas sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong peningkatan pelayanan publik khususnya pada bidang pendidikan, sehingga diharapkan pengawas dapat mengoptimalkan peran serta pada hal tersebut.

“Jadi normanya pengawas itu memberikan nilai-nilai lebih kepada orang yang diawasi, sehingga pengawas itu memiliki posisi untuk bisa mentransformasikan pengalamannya agar sekolah itu akan lebih baik ke depannya,” ungkap Al Muktabar usai memberikan pengarahan dan pembinaan kepada para pengawas SMA, SMK dan SKh Negeri di Aula SMA Negeri 3 Kota Serang, Jumat (11/8/2023).

Selanjutnya, Al Muktabar juga berpesan kepada para pengawas untuk dapat memberikan pemahaman dan contoh kepada sekolah tidak hanya sebatas terkait pembelajaran, melainkan mengenai menjaga kebersihan serta keindahan lingkungan.

“Tentu sekolah harus memberikan keteladanan, salah satunya melalui transformasi pengawas,” katanya.

Dikatakan, kegiatan pengarahan dan pembinaan tersebut penting dilakukan guna menjadi bahan dasar untuk menentukan langkah-langkah kedepannya dalam mengoptimalkan pelayanan pendidikan.

“Dengan pertemuan berkala ini sehingga kita bisa mendapatkan informasi, tadi juga kita menerima informasi dari peserta,” imbuhnya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tabrani menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui apa saja yang telah dikerjakan oleh para pengawas dalam upaya meningkatkan pelayanan pada bidang pendidikan di Provinsi Banten.

Lantaran, kata Tabrani, pengawas memiliki tugas dalam memberikan pembinaan administratif, baik kepada Guru maupun Kepala Sekolah tersebut.

“Sehingga tadi juga kita sampaikan pengawas turut berperan serta terkait dengan kebersihan, kerapihan lingkungan serta mengenai administrasi sekolah,” ujarnya.

Sebagai informasi, pada kesempatan tersebut Al Muktabar juga melakukan dialog dengan sejumlah pengawas sekolah, turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Nana Supiana.

Pewarta: Yani

Editor: Herfa

SERANG, DISTRIKBANTENNEWS.COM – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Banten menggelar Sosialisasi Aplikasi e-Asuh di Gedung Negara Provinsi Banten Jl Brigjen KH Syam’un No. 5, Kota Serang, Kamis (10/8/2023). Sosialisasi tentang stimulasi untuk anak stunting itu digelar secara hybrid. Diikuti oleh 40 orang secara offline dan 106 orang secara online.

Seperti diungkap Penasehat DWP Provinsi Banten Tine Al Muktabar yang sekaligus sebagai Bunda PAUD, salah satu program prioritas Pemerintah adalah program percepatan penanganan stunting. Semua perlu bersama dan bergotong-royong dalam percepatan penanganan stunting.

“Percepatan penanganan stunting tidak hanya soal asupan makanan bergizi, namun juga masalah stimulasi.” ungkapnya.

“Penanganan stunting tidak hanya pada aspek nutrisi tetapi juga aspek pengembalian fungsi kognisi. Sebagaimana kita ketahui, pada anak stunting terjadi penurunan fungsi kognisi, penurunan pada kecerdasan anak. Untuk mengejar, mau tidak mau harus dengan stimulasi, tidak cukup hanya dengan nutrisi,” tambah Tine.

Dikatakan, stimulasi harus menyesuaikan karakteristik masing-masing anak serta spesifik. Agar menyenangkan dan tidak menimbulkan stress pada anak, stimulasi dikemas dengan metode bermain. “Harus ada interaksi,” ungkap Tine.

Dipaparkan, aplikasi e-Asuh terdapat dalam e-dasawisma yang terdiri dari platform informasi dan platform pelaporan. e-Asuh merupakan informasi pola asuh. Bagian dari platform informasi yang juga memuat stunting dan ibu hamil. e-Asuh memuat informasi pola asuh untuk stimulasi anak stunting. Materi informasi yang dimuat merupakan hasil kerja sama dengan Universitas Indonesia.

“Melibatkan para narasumber sesuai dengan kepakarannya. Aspek tumbuh kembang dari spesialis konsultan anak, aspek psikologi dari pakar psikologi, juga didukung peneliti-peneliti neuroscience karena fokus pada pertumbuhan otak,” papar Tine.

“Aplikasi e-Asuh terbuka luas, bisa dibuka siapa saja. Dharma Wanita Persatuan sebagai pelopor sosialisasi bagi seluruh khalayak,” tambahnya.

Tine optimis, materi-materi informasi yang terdapat pada aplikasi e-Asuh bakal mudah diadaptasi dan dipraktikkan para Ibu rumah tangga. Pasalnya, materi informasi ditampilkan disusun dengan bahasa yang mudah dipahami dan populer di masyarakat. Demikian pula contoh-contoh stimulasi dengan tayangan animasi yang tampil sederhana dan mudah dipahami.

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Banten Siti Ma’ani Nina mengaku bangga atas kontribusi Bunda PAUD yang juga penasehat DWP Provinsi Banten Tine Al Muktabar atas kontribusi kepada Pemprov Banten dalam percepatan penanganan stunting.

“Langsung diinisiasi bahkan dalam pengisian kontennya. Percepatan penurunan stunting di Provinsi Banten agar capaiannya semakin besar,” ungkap Nina.

“Aplikasi e-Asuh sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Memberikan efek baik bagi orang tua maupun anak,” tambahnya.

Nina berharap, materi informasi e-Asuh bisa disosialisasikan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dharma Wanita Persatuan Provinsi Banten.

Hal senada juga diiungkap oleh Ketua DWP Provinsi Banten Tuchfah Tranggono. Sosialisasi e-Asuh akan menjadi program berkelanjutan DWP Provinsi Banten dalam rangka Percepatan Penanganan Stunting.

Sebagai informasi, selain Prof Dr Tine Al Muktabar sebagai Bunda PAUD, hadir pula sebagai narasumber Dr dr Trinovita Andriani dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Hadir secara offline, jajaran pengurus DWP Provinsi Banten, DWP Kabupaten Pandeglang, DWP Kabupaten Tangerang, serta DWP Kabupaten Lebak.

Pewarta: Herfa

Editor: Herfa

SERANG, DISTRIKBANTENNEWS.COM – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Banten Virgojanti mengatakan perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan. Hal itu pun sejalan dengan amanat pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan Virgojanti dalam sambutannya saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pencegahan Korupsi dalam Proses Perizinan di Provinsi Banten yang diselenggarakan Inspektorat Provinsi Banten yang bekerjasama dengan Komite Advokasi Daerah (KAD) Antikorupsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Kamis (10/8/2023).

Virgojanti juga menuturkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan e-Government menyatakan bahwa pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik mengatur enam asas pelayanan yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban.

“Dalam salah satu layanan publik yang paling umum di masyarakat adalah pelayanan perizinan, hal ini terbukti bahwa tanpa adanya sebuah izin akan banyak hal yang tidak dapat dilakukan. Karena banyaknya aspek kehidupan berwarga negara yang diatur dalam sistem perizinan sekaligus sebagai bukti-bukti bahwa perizinan begitu penting secara hukum,” ungkapnya.

Selanjutnya, Virgojanti menyampaikan Pemerintah Daerah telah diharuskan melaksanakan akselerasi penerapan Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA) guna melakukan penyederhanaan regulasi perizinan. Hal itu sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021 terkait penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

“Tentunya dengan ketentuan tersebut akan mempermudah dan menyederhanakan integrasi perizinan dasar yang ada dari sejumlah undang-undang sebagai persyaratan dasar mulai dari perizinan berusaha mulai dari Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan (PL), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF),” katanya.

Selain itu, dalam rangka menunjang kemudahan berusaha dan mempermudah perizinan. Salah satu inovasi yang telah dibuat DPMPTSP Provinsi Banten adalah menciptakan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Elektronik Terbuka (SIPEKA) dengan latar belakang mengoptimalisasi penyebaran informasi melalui komunikasi visual dan situs-web, maka sistem pengolahan data berbasis komputer dapat menghasilkan informasi yang cepat, akurat, relevan, efisien dan tepat waktu.

“Keberadaan sistem informasi mulai dari terkomputerisasinya data akan mampu menunjang kinerja intern DPMPTSP Provinsi Banten sehingga dapat memberikan informasi yang tepat guna bagi semua pihak, terutama penerima layanan sehingga dapat dicapai sasaran yang di inginkan,” imbuhnya.

“Serta kita juga melakukan peningkatan pengawasan atas kinerja dan dibukanya layanan pengaduan atas tindakan penyelewengan. Hal itu dilakukan dalam upaya pencegahan korupsi dalam kegiatan penerbitan perizinan berusaha,” sambungnya.

Pada kesempatan tersebut, Virgojanti menegaskan dalam mencegah korupsi dan tetap menjaga iklim investasi dibutuhkannya kerjasama semua pihak, mulai dari Pemerintah, Pelaku Usaha, Akademisi hingga Masyarakat.

“Artinya iklim investasi dan mencegah korupsi itu harus dibangun oleh semua unsur, baik pemerintah, dunia usahanya, akademisi maupun masyarakat,” tegasnya.

Sementara, Plt Inspektur Daerah Provinsi Banten M Tranggono mengatakan tujuan kegiatan tersebut untuk membangun dialog antara Pemerintah dan pelaku usaha guna membahas isu-isu strategis terkait dengan upaya pencegahan korupsi pada bidang perizinan yang dilakukan secara simultan dan komprehensif melalui pendekatan kolaboratif partisipatif.

“Jadi harapannya kegiatan ini terdapat rekomendasi yang kita dapat terima untuk bagaimana pencegahan korupsi ini pada bidang perizinan dapat kita terapkan dengan baik,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kasatgas Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) KPK RI Rosana Fransisca menyampaikan pelaku usaha memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi baik di daerah maupun di nasional,sehingga diharapkan dengan diselenggarakannya FGD tersebut dapat memberikan pemahaman terkait pencegahan korupsi pada bidang perizinan.

“Direktorat AKBU ini hadir untuk bisa lebih fokus kepada pelaku usaha, KPK memiliki tupoksi salah satunya pencegahan, jadi kami banyak melakukan sosialisasi dan FGD untuk bisa kita sama-sama melihat dari sisi pencegahan, bukan hanya penangkapan atau OTT,” tuturnya.

“Sehingga diharapkan kegiatan ini dapat bermanfaat baik itu bagi Pemerintah maupun pelaku usaha,” tandasnya.

Pewarta: Herfa

Editor: Herfa