KOTA SERANG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus memperkuat langkah agresif dalam pengelolaan pendapatan daerah menjelang penutupan Tahun Anggaran 2025.
Kepala Bapenda Banten, Berly Rizki Natakusumah, mengungkapkan bahwa hingga 30 November 2025, realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp8,79 triliun atau 83,74 persen dari target APBD sebesar Rp10,50 triliun.
Paparan tersebut disampaikan Berly di Kantor Bapenda Banten, Senin (1/12/2025).
Berly menilai capaian tersebut sebagai progres positif, meski ruang optimalisasi tetap perlu digenjot melalui kolaborasi lintas sektor.
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp5,68 triliun atau 82 persen dari target Rp6,93 triliun. Pencapaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat pemungut dan meningkatnya kesadaran wajib pajak. Namun kita harus terus mendorong optimalisasi,” ujarnya.
Sektor pajak kendaraan bermotor masih menjadi penyokong utama PAD, dengan realisasi Rp5,13 triliun atau 82,14 persen dari target Rp6,25 triliun. Meski demikian, Berly mengakui adanya penurunan pendapatan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) akibat meningkatnya penggunaan kendaraan listrik yang kini dikenakan tarif 0 persen, serta kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
“Tetapi hal ini tidak mengurangi komitmen kami untuk memaksimalkan capaian. Dalam sisa satu bulan anggaran (Desember 2025), percepatan penerimaan dari sektor PKB dan retribusi menjadi prioritas,” tegasnya.
Untuk mengejar target, Bapenda kini mengintensifkan penagihan potensi tunggakan pajak yang diperkirakan mencapai Rp2,3 triliun. Penagihan dilakukan secara terstruktur, dengan melanjutkan program berjalan dan mengusulkan sejumlah langkah strategis kepada Gubernur Banten dan Kemendagri, termasuk revisi kebijakan pajak kendaraan listrik agar lebih proporsional.
