SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menggelar kegiatan penguatan budaya antikorupsi bagi organisasi perempuan di Aula Inspektorat Daerah Provinsi Banten, Kota Serang, Jumat (10/9/2025). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung visi Banten Maju, Adil Merata, dan Tidak Korupsi yang diusung Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah.
Sekretaris Inspektorat Ratu Syafitri Muhayati menjelaskan, Pemprov Banten memiliki dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Banten Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi. Peraturan tersebut mengatur pelaksanaan pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan di seluruh Provinsi Banten.
Terkait pemilihan organisasi perempuan sebagai peserta, Syafitri menuturkan bahwa hal itu didasarkan pada peran penting ibu dalam keluarga sebagai pendidik dan teladan utama.
“Narasumber berasal dari tim Paksi Champion KPK, yaitu Master Juliasih dan Master Nenong Fauziah Dasuki. Mereka adalah penyuluh tersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP),” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, lanjut Syafitri, diharapkan nilai-nilai antikorupsi dapat diterapkan oleh para peserta dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam mengelola organisasi.
“Harapannya, Provinsi Banten bisa memberikan yang terbaik bagi ibu-ibu,” ujarnya.
Syafitri menambahkan, tantangan pemberantasan korupsi saat ini tidak hanya pada kasus besar, tetapi juga praktik petty corruption atau korupsi kecil yang sudah dianggap lumrah di masyarakat.
“Memberi imbalan sebagai bentuk terima kasih berupa pemberian yang tentu saja hal tersebut merupakan kebiasaan yang salah,” tambah Syafitri.
