Gubernur Banten: Pelayanan Publik Harus Bergeser ke Birokrasi Responsif

Andra Soni meyakini bahwa pelatihan itu akan mencetak pemimpin yang mampu beradaptasi dengan tantangan zaman, menjunjung akuntabilitas, serta menjadikan Banten sebagai provinsi yang maju, adil, merata, dan bebas korupsi.

Di kesempatan yang sama, Kepala BPSDM Provinsi Banten Untung Saritomo melaporkan, pelatihan diikuti 52 peserta dari berbagai instansi, yaitu Pemprov Banten, Kabupaten Kota se-Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Kampar Riau, Kementerian Sosial serta Kementerian Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi.

Pelatihan berlangsung selama 923 jam pelajaran atau 107 hari, dari 23 Juni hingga 24 Oktober 2025. Pelatihan menggunakan metode blended learning yang menggabungkan pembelajaran klasikal dan non-klasikal serta berbasis proyek perubahan

“Tujuan pelatihan ini adalah mengembangkan kompetensi manajerial pejabat struktural untuk memenuhi standar jabatan tinggi pratama sesuai ketentuan perundang-undangan,” jelas Untung.

Sementara, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN-RI, Agus Sudrajat menegaskan pentingnya integrasi pelatihan itu dalam penguatan kapasitas kepemimpinan nasional.

“Melalui pelatihan ini, dapat lahir pemimpin-pemimpin daerah yang mampu membawa perubahan nyata, memperkuat kolaborasi antar lembaga, dan mendorong terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas,” terang Agus