Pemerintah Banten Komitmen Tingkatkan Layanan Digital untuk Masyarakat

"Aplikasi yang terintegrasi dipandu oleh pemerintah. Kami akan menyesuaikan dengan panduan aplikasi tersebut sambil menggunakan masa transisi. Di masa ini, prinsip penghematan harus sudah dilakukan," tambahnya.

Menurut Al Muktabar, jika dihitung, aplikasi di Provinsi Banten sudah cukup efisien. Di antaranya penggunaan SIPD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja, hingga pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan e-katalog.

"Itu adalah format-format platform digital yang sudah kita upayakan untuk semakin efisien, mudah, dan cepat," ungkapnya.

Al Muktabar menjelaskan bahwa transparansi dalam digitalisasi pada hal-hal tertentu dapat diakses oleh masyarakat sebagai bagian dari pemenuhan asas transparansi. Agenda digital juga memandu untuk terukur, terhitung, dan terjumlahkan secara kuantitatif.

"Atas langkah-langkah itu, terjawablah upaya kita dalam membangun transparansi dan akuntabilitas. Tentu harapannya akan efektif, efisien. Karena dengan panduan digital, hal-hal yang berulang akan lebih cepat," pungkas Al Muktabar.

Sebagai informasi, Presiden RI Joko Widodo membuka kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk mendorong perkembangan layanan digital di setiap instansi pemerintah.

Presiden Jokowi menitipkan pesan agar semua Kementerian dan Lembaga (K/L) serta pemerintah daerah saling mengintegrasikan aplikasi, data, dan layanannya. Kesederhanaan dalam pelayanan dapat berdampak pada masyarakat.

Sementara itu, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional mengklaim hadirnya GovTech akan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berbagai kemudahan.