Pengamat Soroti Reshuffle Kabinet Prabowo, Dinilai Lebih Kental Kepentingan Elite
JAKARTA — Perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan. Sejumlah pengamat mempertanyakan arah reshuffle tersebut dan menilai perubahan susunan kabinet semestinya tidak berhenti pada kepentingan konsolidasi politik, tetapi harus berdampak langsung terhadap percepatan program dan kesejahteraan masyarakat.
Sorotan itu mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Membedah Reshuffle Kabinet: Kepentingan Rakyat atau Elit” yang digelar Poros Wartawan Jakarta (PWJ) di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Sabtu (3/10/2026).
Dalam forum tersebut, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengatakan reshuffle kabinet pada dasarnya dapat dilakukan sebagai langkah strategis untuk mempercepat pencapaian visi dan misi pemerintahan.
Namun, menurut Ray, perombakan kabinet harus memiliki tujuan substantif dan terukur, bukan semata-mata menjadi bagian dari kompromi politik.
“Kalau reshuffle strategis substantif itu ya memang dibuat dalam rangka untuk mewujudkan visi-misi presiden yang lebih cepat, hemat waktu, dan juga akseleratif,” ujar Ray.
Pandangan berbeda mengenai dampak konsolidasi politik disampaikan Ketua Umum ORKESTRA, Poempida Hidayatulloh. Ia menilai perubahan struktur kekuasaan belum tentu secara langsung memberikan manfaat kepada masyarakat apabila tidak diikuti kebijakan yang menyentuh kebutuhan rakyat.
“Sudah pasti menjadi kepentingan elit. Tidak akan rakyat menikmati daripada konsolidasi ini semua, tidak akan,” tegas Poempida.
Sementara itu, akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun dan Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDS) Edy Mulyadi turut memberikan perhatian terhadap arah kebijakan pemerintahan pascareshuffle.
Keduanya mengingatkan agar perubahan komposisi kabinet tidak sekadar menjadi bongkar-pasang figur, tetapi harus disertai arah kebijakan publik yang jelas.
Menurut pandangan yang disampaikan dalam diskusi tersebut, sejumlah agenda strategis seperti reformasi hukum dan penguatan ekonomi rakyat membutuhkan kebijakan yang konsisten serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, reshuffle kabinet tidak hanya dilihat dari siapa yang masuk atau keluar dari pemerintahan, tetapi juga dari sejauh mana perubahan tersebut mampu mempercepat pelaksanaan program pemerintah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.