“Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan di tahun 2026, paling lambat 2027. Kami mohon doa dari masyarakat agar upaya ini bisa segera terealisasi sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa Pemkab Tangerang tidak tinggal diam menghadapi bencana banjir yang melanda wilayahnya dalam beberapa hari terakhir.
“Sudah lima hari ini, kami turun langsung ke lokasi banjir, mulai dari Kosambi, Teluknaga, Kresek, Pakuhaji, dan hari ini di Jayanti. Kami tidak hanya datang bertemu warga lalu pulang, tetapi mendengarkan aspirasi masyarakat dan menindaklanjutinya,” jelasnya.
Secara keseluruhan, banjir tercatat melanda 24 kecamatan di Kabupaten Tangerang yang mencakup 119 desa dan kelurahan, dengan jumlah warga terdampak sekitar 14 ribu kepala keluarga atau 62 ribu jiwa.
“Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, mulai dari pemerintah daerah, para camat, kepala desa, hingga unsur Muspika dan Muspida. Saya ucapkan terima kasih atas kerja sama dan kerja keras semua pihak,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang, Iwan Firmansyah, menegaskan bahwa penanganan banjir memerlukan kolaborasi lintas sektor dan tidak bisa ditangani Pemkab Tangerang sendiri.
“Kami selalu berkoordinasi dengan BBWS C3 karena sungai-sungai besar dan anak sungainya merupakan kewenangan pusat dalam hal ini kementrian PU. Untuk drainase perumahan dan anak sungai kecil, itu menjadi kewenangan pemerintah daerah dan akan terus kami lakukan,” jelas Iwan.
Ia menambahkan, penyebab banjir tidak hanya persoalan drainase, tetapi juga alih fungsi lahan, berkurangnya daerah resapan air di wilayah hulu, serta perilaku masyarakat yang kurang peduli lingkungan.
