KOTA TANGERANG — Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dalam memperkuat layanan kesehatan terus diperlihatkan. Salah satu langkah strategis yang tengah digenjot adalah peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibiayai Pemkot Tangerang hingga menyentuh 450 ribu penduduk pada tahun 2026.
Target ambisius ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Tangerang untuk memastikan seluruh masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan, dapat mengakses pelayanan kesehatan yang layak, terjangkau, dan merata.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang, dr. Amir Ali, menuturkan bahwa peningkatan kepesertaan JKN merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Tangerang.
Pemkot Tangerang pun menargetkan dukungan APBD 2026 mampu menunjang peningkatan jumlah peserta JKN yang dibiayai pemerintah daerah, dari 395 ribu penduduk pada tahun 2025 menjadi 450 ribu penduduk pada tahun 2026.
“Kami tahun ini menargetkan cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan (JKN) hingga menyentuh 450 ribu penduduk. Ada peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya melihat kebutuhan penduduk. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir lagi karena sudah bisa mengakses pelayanan kesehatan gratis di 35 rumah sakit yang ada di Kota Tangerang,” ujar Amir, Selasa (13/1/25).
Ia melanjutkan, target peningkatan kepesertaan JKN yang dibayarkan Pemkot Tangerang telah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Saat ini, Pemkot Tangerang mencatat total kepesertaan program jaminan kesehatan di Kota Tangerang telah mencakup lebih dari 1,9 juta peserta.
“Kami berharap akses layanan kesehatan yang semakin mudah lewat program jaminan kesehatan ini bisa meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat Kota Tangerang secara umum,” pungkasnya.
Dengan perluasan cakupan JKN ini, Pemkot Tangerang optimistis layanan kesehatan gratis yang tersedia di puluhan rumah sakit di Kota Tangerang dapat dimanfaatkan lebih luas oleh masyarakat, sekaligus memperkuat jaminan kesehatan sebagai fondasi kesejahteraan warga.***
