Banten — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mencatat bahwa tingkat kemiskinan di provinsi ini mengalami penurunan pada Maret 2025. Persentase penduduk miskin berada di angka 5,63 persen, turun dari 5,70 persen pada September 2024. Secara jumlah, penduduk miskin berkurang sekitar 4.700 jiwa, dari 777,49 ribu menjadi 772,78 ribu orang.
Namun, penurunan angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Berbagai laporan media lokal menunjukkan bahwa masih banyak warga yang hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem dan belum merasakan perubahan yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Kisah Warga: Hidup Tanpa Makan hingga Tinggal di Rumah Reyot
Di Kabupaten Lebak, sebuah keluarga dilaporkan tinggal di rumah yang sudah reyot dan pernah mengalami kondisi ekstrem hingga tidak makan seharian akibat ketiadaan penghasilan. Kisah ini diberitakan oleh sejumlah media daring pada tahun 2024 dan menggambarkan betapa beratnya kehidupan sebagian masyarakat, meskipun secara statistik angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan.
Sementara itu, di Kecamatan Panimbangjaya, Kabupaten Pandeglang, keluarga Irga (33) masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. Mereka hidup dengan penghasilan jauh di bawah garis kemiskinan dan mengandalkan bantuan sporadis dari lingkungan sekitar untuk bertahan hidup.
Di Kota Serang, data pemerintah daerah juga mencatat masih adanya ratusan ribu keluarga fakir miskin yang membutuhkan intervensi pemerintah. Temuan ini sejalan dengan laporan media yang menyoroti adanya ketimpangan antara capaian makro pembangunan dan kondisi nyata warga di tingkat akar rumput.
Penurunan Kemiskinan Dipengaruhi Faktor Makro
BPS Provinsi Banten menjelaskan bahwa penurunan tingkat kemiskinan pada periode Maret 2025 dipengaruhi oleh sejumlah faktor ekonomi makro, di antaranya inflasi yang relatif terkendali serta stabilnya harga beberapa komoditas utama.
Garis Kemiskinan (GK) Banten tercatat sebesar Rp684.232 per kapita per bulan. Sebesar 73,01 persen komponen GK didominasi oleh kebutuhan makanan, seperti beras, telur ayam ras, dan rokok kretek.
Meski demikian, penurunan angka kemiskinan tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh kelompok masyarakat telah keluar dari jerat kemiskinan, terutama mereka yang hidup tepat di bawah atau sedikit di atas garis kemiskinan. Kelompok rentan ini sangat mudah kembali jatuh miskin akibat faktor kesehatan, kehilangan pekerjaan, maupun kenaikan harga bahan pokok.
Kesenjangan Antarwilayah Masih Besar
Masalah kemiskinan di Provinsi Banten juga dipengaruhi oleh ketimpangan pembangunan antardaerah. Wilayah Banten bagian utara, seperti Tangerang dan sekitarnya, berkembang pesat berkat sektor industri dan perluasan kawasan ekonomi.
Sebaliknya, wilayah selatan Banten, seperti Kabupaten Lebak dan Pandeglang, masih tertinggal dari segi infrastruktur, akses pendidikan, serta ketersediaan lapangan kerja. Kondisi ini menyebabkan penurunan angka kemiskinan tidak terjadi secara merata dan belum dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Seruan Publik: Kebijakan Harus Bersifat Pemberdayaan
Berbagai aktivis sosial dan pemerhati kebijakan publik menilai bahwa pemerintah perlu menggeser fokus kebijakan dari sekadar penyaluran bantuan sosial menuju pemberdayaan ekonomi warga miskin.
Program-program seperti pelatihan kerja, penguatan UMKM, akses pembiayaan usaha kecil, serta pendampingan ekonomi dinilai perlu diperkuat agar keluarga miskin dapat keluar dari ketergantungan dan memiliki sumber penghasilan yang berkelanjutan. Selain itu, transparansi data kemiskinan serta evaluasi kebijakan secara berkala menjadi keharusan agar program penanggulangan kemiskinan benar-benar tepat sasaran.
Penutup: Angka Turun, Beban Hidup Tetap Berat
Penurunan angka kemiskinan di Provinsi Banten memang menjadi sinyal positif bagi agenda pembangunan jangka menengah. Namun, fakta bahwa masih banyak keluarga yang hidup dalam kemiskinan ekstrem menunjukkan bahwa angka statistik belum sepenuhnya mencerminkan realitas kehidupan sehari-hari warga miskin.
Pemerintah dituntut tidak hanya fokus pada penurunan angka statistik, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan mampu menyentuh kebutuhan nyata masyarakat, sehingga mereka dapat keluar dari kondisi rentan menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan bermartabat.
Penulis:
Oleh: Ardelia Ayuningrum
Dosen Pengampu: Angga Rosidin, S.I.P., M.A.P.
Kaprodi: Zakaria Habib Al-Ra’zie, S.I.P., M.Sos.
Program Studi Administrasi Negara, Universitas Pamulang – Serang
