Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kembali menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi melalui penguatan visi pembangunan Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah, yaitu “Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi”.
Komitmen tersebut disampaikan oleh Sekretaris Inspektorat Provinsi Banten yang juga Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi - Ahli Pembangunan Integritas (FORPAK-API), Ratu Syafitri Muhayati, saat menjadi pembicara pada sesi Best Practices Kemandirian Forum dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Yogyakarta, Senin (8/12/2025).
Fitri tampil sebagai narasumber di Aula Gedung Pracimasono, Kompleks Kepatihan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan yang berlangsung pada 6–9 Desember 2025 itu dihadiri para ketua dan anggota FORPAK-API dari seluruh Indonesia.
Dalam paparannya, Fitri menekankan bahwa pencegahan korupsi membutuhkan kerja kolektif dari seluruh unsur, bukan hanya individu atau lembaga tertentu.
“Pemberantasan korupsi tidak bisa dari diri saya, tapi kita semua. Upaya ini membutuhkan langkah bersama yang konsisten dan saling menguatkan,” tegasnya.
Ia juga kembali menggaungkan visi pembangunan daerah yang menjadi arah kebijakan Provinsi Banten.
“Di forum ini saya menegaskan kembali visi pembangunan Banten, yaitu Banten Maju, Adil, Merata, Tidak Korupsi. Ini adalah komitmen bersama di Banten untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujar Fitri.
Lebih lanjut, Fitri menegaskan bahwa penguatan integritas daerah merupakan bagian dari kontribusi Banten dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Kami menginginkan Banten menjadi daerah yang maju, berintegritas, dan bermartabat. Dengan begitu, kita ikut memperkuat pondasi Indonesia Emas 2045 yang bebas korupsi,” jelasnya.
Pada sesi tersebut, Fitri juga memaparkan sejumlah strategi memperkuat kemandirian forum, antara lain penyusunan agenda terencana, pembentukan peran yang jelas, optimalisasi platform digital untuk koordinasi, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala. Selain itu, ia mendorong peningkatan kolaborasi aksi dan knowledge sharing sebagai bagian dari praktik baik pencegahan korupsi.
Rangkaian kegiatan Hakordia 2025 menjadi momentum bagi para penyuluh dan agen pembangunan integritas untuk berbagi pengalaman, memperluas jejaring, serta memperkuat gerakan antikorupsi di seluruh Indonesia.
Pemprov Banten menegaskan akan terus berperan aktif melalui semangat pembangunan daerah yang bersih, adil, dan berintegritas. ***
