”Kita hanya bisa memberikan subsidi 3 bulan pertama, maka saya minta ke para petani untuk melanjutkan pembayaran iuran BPJS selanjutnya, karena ini penting untuk para petani. Sehingga kalau nanti ada kecelakaan kerja pertanian di tempatnya masing-masing, itu bisa diklaim oleh BPJS Ketenagakerjaan,”terangnya.
Sementara itu, Kepala DKPP Kabupaten Serang, Suhardjo, menuturkan bahwa Pemkab mengalokasikan dana sebesar Rp101 juta dari APBD untuk mendukung program ini sebagai bentuk penghargaan kepada para ketua kelompok tani.
”Dari jumlah kelompok tani 2.138, setelah kita seleksi ada yang sudah mandiri, ada yang meninggal, ada yang tidak aktif, jadi hanya sekitar 2016 yang kita fasilitasi, ujarnya.
Menurut Suhardjo, manfaat dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini sangat besar.
”Jika meninggal atau mengalami kecelakaan kerja, bisa mengklaim uang sebesar Rp40 juta. Kemudian ditambah untuk dua orang anaknya mendapatkan beasiswa pendidikan sampai sarjana,”jelasnya.
Tak hanya itu, Suhardjo juga mengungkapkan bahwa tahun depan, Pemkab Serang akan mempertimbangkan perluasan program bagi pengurus inti poktan seperti wakil ketua, bendahara, dan sekretaris.
”Tahun depan 2026 kalau ada anggarannya kita akan berikan. Namun untuk petaninya kita tidak meng-cover, karena jumlahnya sebanyak 16 ribu orang,” katanya.***
