Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya menegaskan bahwa rakor ini tidak hanya berfungsi untuk sinkronisasi, tetapi juga menjadi forum evaluasi pelaksanaan program 2025 dan persiapan penyusunan RKPD 2026.
“Rapat koordinasi ini di antaranya mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 2025 yang telah dan sedang berjalan dan juga memberikan bekal kepada rekan-rekan untuk menyusun RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam penyusun APBD di tahun 2026,” jelas Tito.
Ia juga menyoroti pentingnya agar program daerah selaras dengan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam menangani isu-isu nasional seperti stunting, kemiskinan ekstrem, pengangguran, perumahan kumuh, ketahanan pangan, dan pengelolaan sampah.
“Program pemerintah daerah harus linier dan selaras dengan program unggulan Bapak Presiden. Rekan-rekan harus betul-betul memberikan atensi dan menjadikannya prioritas. Kita hadirkan Kementerian PU, keuangan, kesehatan, Riset Dikti, pendidikan dasar dan menengah, KemenPAN, Kemensos, Koperasi, Bappenas dan kementerian lainnya agar bapak/ibu semakin paham dan jelas,” ungkapnya.
