Jakarta (17/10/2025) – Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia Nico Afinta secara resmi melepas peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIV Tahun Anggaran 2025 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM) Republik Indonesia, Jumat (17/10/2025).
Dalam sambutannya, Nico Afinta menekankan pentingnya menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang memiliki kompetensi, sebagai upaya meningkatkan keberhasilan kinerja Kementerian Hukum.
“Jalin dan gali komunikasi dengan stakeholder yang memiliki kompetensi, karena hal tersebut akan meningkatkan keberhasilan Kementerian Hukum,” tuturnya.
Lebih lanjut, Nico menjelaskan tiga hal penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar mampu menjadi figur yang inspiratif, adaptif, dan membawa perubahan nyata di lingkungan kerja masing-masing.
Pertama, seorang pemimpin perlu melatih diri membentuk jati diri, sehingga kemampuan dan integritas dapat dikelola dengan baik.
Kedua, mempelajari masalah manajerial, sosial, dan kultural, karena pengetahuan merupakan bekal penting yang wajib terus diasah dan ditingkatkan.
Ketiga, pengalaman, di mana seluruh pengalaman selama masa pelatihan harus diterapkan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
“Pemimpin yang baik adalah mereka yang selalu melatih diri pribadinya. Selesai kegiatan ini, tetaplah meningkatkan pengetahuan, karena semakin banyak pengetahuan yang dimiliki maka semakin bijak dalam menyelesaikan masalah. Bawalah pengalaman dan ilmu yang diperoleh untuk melakukan perubahan positif di lingkungan tugas masing-masing,” pesannya.
Kegiatan pelepasan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat dan peserta pelatihan, di antaranya Kepala Divisi Pelayanan Hukum Picesco Andika Tulus, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Marsinta Simanjuntak, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Agus Salim yang mewakili Kepala Kantor Wilayah.
Acara ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kapasitas kepemimpinan aparatur hukum yang profesional, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan birokrasi modern di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
