Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau langsung penyitaan enam smelter ilegal di Bangka Belitung yang terlibat dalam pelanggaran hukum terkait kegiatan penambangan tanpa izin di kawasan PT Timah, Senin (6/10/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintahannya untuk menegakkan hukum secara tegas dan tanpa pandang bulu.
“Pagi hari ini saya ke Bangka tadi bersama-sama, kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan-perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum. Ini adalah tambang tanpa izin di kawasan PT Timah. Jadi, yang terlibat sudah dihukum, dan pihak berwajib—kejaksaan—sudah menyita enam smelter,” ujar Prabowo.
Presiden menjelaskan bahwa di lokasi smelter tersebut ditemukan tumpukan tanah jarang dan ingot-ingot timah (bongkahan logam) dengan nilai yang sangat besar.
“Dan di tempat-tempat smelter itu, kita lihat sudah ada tumpukan tanah jarang dan juga ingot-ingot timah. Nilainya dari enam smelter dan barang-barang yang disita mendekati enam hingga tujuh triliun rupiah. Tapi tanah jarang yang belum diurai mungkin nilainya lebih besar, sangat besar. Tanah jarang, yaitu monasit,” jelasnya.
Prabowo mengungkapkan bahwa aktivitas penambangan ilegal tersebut telah menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan triliun rupiah.
“Monasit itu satu ton bisa ratusan ribu dolar—200 ribu dolar per ton. Padahal, total ditemukan timbangannya puluhan ribu ton, mendekati 40 ribu ton,” ujarnya.
Berdasarkan perhitungan dari angka yang disampaikan Presiden, nilai kerugian negara dari monasit saja diperkirakan mencapai Rp128 triliun. Namun, jumlah tersebut baru sebagian dari total keseluruhan kerugian negara yang ditimbulkan.
