SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus melakukan berbagai intervensi strategis dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem yang masih melanda sebagian wilayahnya. Langkah-langkah yang diambil mencakup berbagai pendekatan, mulai dari pendekatan berbasis charity, pemberdayaan masyarakat, hingga pemberdayaan kelompok.
Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, menjelaskan bahwa kemiskinan ekstrem di Provinsi Banten disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan.
“Kemiskinan ekstrem ini muncul karena adanya ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, air bersih, sanitasi yang layak, sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, serta akses terhadap informasi dan layanan sosial. Selain itu, banyak dari mereka yang juga tidak memiliki tempat tinggal yang layak,” ungkap Al Muktabar pada Kamis, 15 Agustus 2024 lalu.
Langkah pertama yang dilakukan oleh Pemprov Banten adalah pendekatan berbasis charity atau amal. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan dasar yang sangat mendasar, terutama soal pangan. Melalui program bantuan sosial (bansos), bantuan pangan yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota, diupayakan untuk menjangkau masyarakat yang berada dalam kategori kemiskinan ekstrem.
“Melalui pendekatan charity ini, kita berusaha memastikan masyarakat yang sangat membutuhkan dapat memperoleh pelayanan dasar, terutama makanan. Bantuan ini kami berikan melalui berbagai program bansos, termasuk bantuan pangan yang disalurkan baik dari tingkat provinsi, pusat, maupun kabupaten/kota,” ujar Al Muktabar.
Setelah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi melalui program bansos, langkah berikutnya adalah memberdayakan mereka agar bisa keluar dari situasi kemiskinan. Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan pelatihan dan dukungan agar masyarakat dapat mengembangkan diri dan memperbaiki kondisi ekonominya.
“Setelah menerima bantuan sosial, kita mendorong masyarakat untuk berkembang dengan memberikan kemampuan serta pelatihan yang dapat membantu mereka keluar dari keadaan sulit tersebut. Sederhananya, kita ingin mereka mulai bisa menggerakkan dirinya sendiri untuk keluar dari kemiskinan,” tambahnya.
Pada fase ketiga, Pemprov Banten berfokus pada pemberdayaan kelompok. Pendekatan ini mengarah pada pembentukan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang didukung oleh akses perbankan, terutama melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan memberdayakan kelompok, diharapkan individu-individu dalam kelompok tersebut juga akan tergerak untuk memperbaiki kondisi ekonominya.
“Pendekatan yang ketiga ini bertujuan untuk memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat agar mereka mampu mengakses perbankan dan memanfaatkan program-program seperti KUR. Dengan cara ini, kelompok tersebut akan menjadi lebih kuat secara ekonomi dan dapat menggerakkan individu-individu di dalamnya,” jelas Al Muktabar.
Selain itu, Pemprov Banten juga mendorong sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berperan aktif dalam penanganan kemiskinan ekstrem melalui program-program yang telah disiapkan. Dukungan dari sektor swasta juga diharapkan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) mereka, yang dapat berkontribusi dalam berbagai upaya pemberdayaan masyarakat.
“Kita mendorong seluruh OPD teknis untuk berperan aktif dengan program-program yang diarahkan dalam penanganan kemiskinan ekstrem, termasuk juga dukungan pembiayaan dari sektor swasta melalui CSR-nya,” tutur Al Muktabar.
Strategi yang diterapkan oleh Pemprov Banten dalam mengatasi kemiskinan ekstrem ini menunjukkan upaya komprehensif yang tidak hanya berfokus pada bantuan langsung, tetapi juga pemberdayaan masyarakat dan kelompok.
Melalui pendekatan yang berkelanjutan dan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Banten dapat terus menurun dan kesejahteraan masyarakat meningkat. (adv)
