TANGERANG, DISTRIKBANTENNEWS.COM – Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin, menerima kunjungan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten pada Senin (29/1). Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan entry meeting atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023.
Entry meeting ini menjadi langkah awal perolehan Opini BPK, yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini ini didasarkan pada empat kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Dr. Nurdin menyatakan bahwa Pemerintah Kota Tangerang siap untuk mendukung penuh pelaksanaan kegiatan pemeriksaan atas LKPD tahun anggaran 2023. “Selama proses pemeriksaan, tidak diperkenankan untuk tugas luar, supaya proses yang dilakukan bisa berjalan lancar dan tidak ada hambatan,” ujar Dr. Nurdin.
Dr. Nurdin juga menyampaikan rasa terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan oleh BPK Perwakilan Banten. Bimbingan ini telah membawa Pemkot Tangerang terus mendapat predikat tertinggi atas laporan keuangan pemerintah daerah. “Ini tentu capaian yang didapat dari hasil kerja keras dan komitmen dari semua pihak,” jelas Dr. Nurdin.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Banten, Dede Sukarjo, mengungkapkan apresiasinya kepada jajaran Pemkot Tangerang yang telah berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD selama 16 kali berturut-turut. Hal ini terjadi di saat banyak daerah yang justru mengalami penurunan predikat penilaian.
“Pada tahun 2021 hingga 2022, banyak terjadi penurunan predikat yang dialami banyak daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah,” ungkap Dede. Lebih lanjut, Dede menjabarkan bahwa tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK kepada LKPD Pemkot Tangerang telah ditindaklanjuti dengan persentase tindak lanjut sebesar 84,98%, melebihi rata-rata nasional yang sebesar 75%. “Untuk rekomendasi yang belum selesai perlu dilakukan akselerasi,” tutup Dede.
*akn/red
