DISTRIKBANTENNEWS.COM - Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar hadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2023 bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Balai Kartini Jakarta, Kamis (07/12/2023). Rakornas ini digelar oleh Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM ) Republik Indonesia mengangkat tema Investasi Berkeadilan dan Berkelanjutan.
Pada kesempatan ini Al Muktabar mengatakan banyak hal yang menjadi arahan Presiden RI Joko Widodo salah satunya daerah harus meningkatkan investasi dan merawat investasi yang sudah ada. Investasi berpotensi membuka kesempatan kerja juga penerimaan negara dari Pajak Penghasilan Badan (PPhB), Pajak Penghasilan (PPh) Karyawan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hingga dividen.
Total realisasi investasi Provinsi Banten hingga Triwulan ke III Januari s.d September 2023 Total Rp. 78,64 Triliun atau 131% dari Target Daerah tahun 2023 Rp. 60 Triliun, serta capaian 94,78% dari Target Nasional tahun 2023 Rp. 82,97 Triliun.
"Pola target investasi yang sudah ada kita rawat agar bisa berkelanjutan dan terjadinya hilirisasi. Kita membuka ruang untuk berinvestasi melihat posisi geografis kita sangat strategis, infrastruktur yang memadai, dukungan kawasan industri, jaminan investasi, pelayanan online 24 jam, dan masih banyak lagi," ungkapnya.
Al Muktabar mengatakan, terdapat relevansi kinerja pemerintah daerah dengan investasi seperti kemudahan berusaha, regulasi perizinan, dan stabilitas daerah. Dengan hal itu diyakini para investor berminat untuk berinvestasi di Provinsi Banten baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) .
Selain itu lanjut Al Muktabar, pihaknya berupaya mendorong peningkatan minat berinvestasi di Provinsi Banten serta arah kebijakan pembangunan di bidang investasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang terintegrasi dan berkesinambungan baik pusat maupun daerah.
"Dapat kita lihat kemampuan fiskal kita yang sangat baik. Menjadi modal dasar kita untuk mendorong investor berminat berinvestasi di Provinsi Banten," tambahnya.
"Kita sangat memerlukan dukungan, kolaborasi dan sinergitas dari pemerintah pusat seperti Kemendagri, Kementerian ATR/BPN, juga Kementerian LHK untuk kerja sama multipihak (pentahelix) untuk mempermudah agenda kerja berinvestasi di Provinsi Banten," tambahnya.
