Karena itu, pemberian insentif harus tetap ditempatkan dalam kerangka peningkatan kinerja pemungutan pajak dan retribusi serta peningkatan pendapatan asli daerah.
Pemkot Serang berharap masyarakat dapat memperoleh informasi secara utuh sehingga tidak terjadi kesalahpahaman mengenai anggaran insentif tersebut.
“Jangan sampai angka alokasi anggaran dipersepsikan sebagai uang yang sudah diterima oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kami berharap informasi terkait anggaran dapat disampaikan secara utuh dan proporsional agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat,” kata Arif.
Pemkot Serang juga memastikan masyarakat memiliki ruang untuk mengakses informasi mengenai penganggaran maupun realisasi keuangan daerah.
Dokumen penganggaran dan informasi keuangan daerah dapat diakses melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Serang pada menu Informasi Keuangan.
Selain itu, masyarakat juga dapat melihat data terkait APBD dan realisasi melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan.
Menurut Arif, keterbukaan tersebut merupakan bagian penting dari pengelolaan keuangan daerah. Dengan tersedianya dokumen dan informasi yang dapat diakses publik, masyarakat dapat melakukan pengecekan berdasarkan data, bukan hanya berdasarkan informasi yang beredar.
“Tidak ada yang kami tutup-tutupi. Dokumen penganggaran dan informasi realisasi dapat dilihat oleh masyarakat melalui PPID Kota Serang pada menu Informasi Keuangan. Data APBD dan realisasi juga dapat dilihat melalui SIKD Kementerian Keuangan,” ujarnya.
