Denny menjelaskan bahwa MR tidak pernah menyangkal dirinya menjalankan tugas kedinasan ketika proses pengadaan Command Centre berlangsung.
Namun, menurut dia, menjalankan tugas pemerintahan tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai perbuatan pidana. Persoalan utama yang harus dibuktikan adalah apakah tindakan yang dilakukan MR memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang disangkakan.
“MR menjalankan tugas sesuai dengan jabatan dan porsinya pada saat itu. Tetapi menjalankan tugas kedinasan tidak otomatis dapat disamakan dengan melakukan tindak pidana,” jelas Denny.
Ia menyebut sejumlah aspek harus dibuktikan secara konkret, termasuk dugaan penyalahgunaan kewenangan, adanya keuntungan, perbuatan melawan hukum serta hubungan sebab-akibat dengan dugaan kerugian negara.
“Apakah terdapat perbuatan pidana, apakah ada penyalahgunaan kewenangan, apakah ada keuntungan, dan bagaimana hubungan kausalnya dengan dugaan kerugian negara, itu semua harus dibuktikan,” tegasnya.
Minta Peran Setiap Pihak Dipetakan
Kuasa hukum MR juga menilai pengadaan Command Centre tidak dapat dilihat sebagai sebuah proses yang hanya melibatkan satu orang.
Menurut Denny, proyek tersebut merupakan bagian dari proses pemerintahan yang memiliki sejumlah tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, persiapan pengadaan, pelaksanaan pekerjaan hingga pemanfaatan hasil pengadaan.
