Di sektor infrastruktur, pembangunan tetap dilaksanakan dengan pendekatan yang berorientasi pada penguatan ekonomi masyarakat. Pembangunan jalan diharapkan mampu membuka akses dan meningkatkan aktivitas ekonomi warga.
“Pembangunan jalan harus memberikan manfaat ekonomi, bukan sekadar proyek fisik,” kata Gubernur Sultra.
Pada sektor pendidikan, gubernur menegaskan tidak boleh ada praktik yang membebani masyarakat. Pengelolaan anggaran pendidikan, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah , harus dilakukan secara transparan dan tepat guna.
“Pendidikan adalah kunci masa depan. Tidak boleh ada penyimpangan dalam pelaksanaannya,” tegasnya. Sementara itu, di sektor kesehatan, pemerintah daerah menargetkan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 100 persen.
Saat ini, cakupan tersebut masih berada di angka sekitar 89 persen.
“Seluruh masyarakat harus mendapatkan layanan kesehatan. Ini menjadi prioritas pemerintah daerah,” ungkap Andi Sumangerukka.
Selain itu, Pemprov Sultra juga tengah menyiapkan penyesuaian sistem kerja ASN sebagai bagian dari efisiensi anggaran. Kemungkinan penerapan sistem kerja dari rumah (work from home) sedang dipertimbangkan.
Namun, implementasi sistem kerja apapun harus tetap menjaga disiplin dan kinerja ASN. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu.
