Rekomendasi tersebut nantinya akan menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program di tahun berikutnya. Pembahasan ini bukan sekadar formalitas.
"Pembahasan ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari fungsi pengawasan DPRD agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat," tambah Bahrul Ulum. Dalam proses evaluasi, DPRD diperkirakan akan menyoroti sejumlah isu strategis.
Isu-isu tersebut meliputi capaian indikator pembangunan, efektivitas belanja daerah, hingga program prioritas yang belum optimal. Fokus pembahasan diprediksi akan mencakup pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan.
Hal ini seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan pemerintah. Tahapan pembahasan LKPJ ini juga menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Serang.
Ini adalah kesempatan untuk melakukan refleksi dan perbaikan kinerja. Rekomendasi yang dihasilkan DPRD nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan serta program kerja ke depan.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan dapat membuat pembangunan di Kabupaten Serang berjalan lebih efektif. Pembangunan juga diharapkan lebih transparan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
***
