DISTRIKBANTENNEWS.COM, Jakarta - Warga Kabupaten Samosir melaporkan DPRD setempat ke Badan Kehormatan Dewan dan Ombudsman Republik Indonesia. Laporan ini terkait sikap DPRD yang tidak merespons permintaan Rapat Dengar Pendapat mengenai pelayanan Poli Mata RSUD Hadrianus Sinaga.
Perwakilan warga, Tetty Naibaho, menjelaskan pihaknya sudah tiga kali mengirimkan surat kepada DPRD Samosir. Surat-surat tersebut dikirimkan sejak 3 Desember 2025, 18 Desember 2025, dan 28 Januari 2026.
Namun, hingga pada Senin (16/3/2026), warga belum menerima jawaban resmi dari DPRD. Tidak ada klarifikasi, penjelasan, maupun kepastian fasilitasi aspirasi melalui forum resmi.
Situasi ini membuat warga mempertanyakan komitmen DPRD Samosir. Mereka menilai DPRD tidak menjalankan fungsi representasi dan pengawasan terhadap pelayanan publik secara maksimal.
Sorotan tajam diarahkan kepada Komisi I DPRD Samosir. Komisi ini memiliki kewenangan kelembagaan untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat.
Tetty Naibaho menilai Komisi I justru terkesan menutup ruang dialog dengan warga dalam kasus ini. Karena tidak ada tanggapan dari DPRD, masyarakat akhirnya melaporkan persoalan tersebut kepada Badan Kehormatan Dewan.
Laporan ini bertujuan agar BKD mengevaluasi sikap anggota dewan yang dinilai tidak menjalankan tanggung jawabnya. Selain itu, warga juga menyampaikan pengaduan kepada partai politik pimpinan Komisi I DPRD Samosir.
Partai-partai tersebut adalah Partai Kebangkitan Bangsa sebagai partai Ketua Komisi I dan Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai partai Sekretaris Komisi I. Tetty Naibaho mengatakan langkah ini diambil agar kedua partai mengevaluasi komitmen kadernya.
***
