Kejaksaan RI Tegaskan Program Jaga Desa Bukan Alat Kriminalisasi Aparatur
DISTRIKBANTENNEWS.COM, Tangerang Drs - Kejaksaan Republik Indonesia (RI) menegaskan Program Jaksa Garda Desa tidak dirancang untuk mengkriminalisasi aparatur desa. Penegasan ini disampaikan dalam kegiatan Optimalisasi Program Jaksa Garda Desa dan rapat koordinasi Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Kabupaten Tangerang.
Acara tersebut berlangsung pada Jumat kemarin (13/3/2026) di Lemo Hotel, Banten. Tujuannya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
Bupati Tangerang Drs. Moch.
Maesyal Rasyid, M.Si., hadir dalam kegiatan tersebut. Turut hadir Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Bernandeta Maria Elastiyani, S.H., M.H., serta pengurus ABPEDNAS se-Kabupaten Tangerang.
Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung, Prof. Reda Manthovani, menyatakan Program Jaga Desa tidak bertujuan mencari kesalahan aparatur desa.
"Program Jaga Desa sama sekali tidak dirancang sebagai instrumen untuk mencari-cari kesalahan atau mengkriminalisasi aparatur desa," ujar Prof.
Reda Manthovani. Ia melanjutkan, program ini merupakan bentuk kehadiran negara.
Tujuannya memberikan perlindungan hukum dan rasa aman bagi pengelola anggaran desa.
"Program tersebut merupakan bentuk kehadiran negara yang memberikan rasa aman kepada para pengelola anggaran di tingkat desa agar dapat bekerja sesuai koridor hukum yang berlaku," tambah Prof. Reda Manthovani.
Prof. Reda Manthovani menjelaskan, jaksa menjalankan fungsi preventif.
Ini dilakukan melalui pendampingan hukum yang melekat kepada perangkat desa.
***