Wali Kota Serang, Budi Rustandi, bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten, Arlan Marzan, meninjau langsung titik rawan banjir di kawasan Kepandean dan Kompleks Bumi Agung Permai (BAP), Kota Serang. Peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Banten Andra Soni untuk menuntaskan persoalan genangan air di wilayah perkotaan.
Dalam peninjauan tersebut, Budi Rustandi menegaskan komitmen pemerintah untuk mengambil langkah teknis dan tegas. Sesuai arahan Gubernur Banten Andra Soni, DPUPR Provinsi Banten akan melakukan pembesaran dimensi saluran air atau gorong-gorong yang melintas di bawah jalan utama.
Wali Kota Serang Budi Rustandi menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial. Pemerintah Kota Serang akan menyisir aliran sungai hingga ke wilayah hilir seperti Lopang dan Unyur.
Fokus utama diarahkan pada penertiban bangunan liar yang terbukti menghambat aliran air.
“Keinginan Gubernur ini harus tuntas. Saya akan turun meneruskan pengecekan ke Lopang dan Unyur," katanya.
"Dimana nanti ada rumah-rumah yang menghalangi aliran sungai kita akan melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada warga untuk kita segera membongkar," katanya.
Wali Kota Serang Budi Rustandi juga menyoroti keberadaan bangunan yang berdiri di atas saluran air dan menjadi penyebab utama banjir. Ia mencontohkan pembongkaran warung tegal (warteg) yang sebelumnya berdiri di atas drainase dan menimbulkan penyumbatan serius.
Budi meminta masyarakat bersikap kooperatif dan tidak menyalahkan pemerintah jika banjir terjadi akibat tindakan warga sendiri yang menutup saluran air. Ia menegaskan tidak akan ragu menertibkan bangunan yang melanggar aturan demi kepentingan umum.
