Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Wiraswasta Indonesia, Anisa Widyanti, menilai situasi ini sebagai ujian kohesi sosial. Penutupan TPA tanpa solusi transisi telah menciptakan ketimpangan, di mana warga di kecamatan lain menjadi korban karena lingkungan mereka berubah menjadi “TPA ilegal”.
"Secara sosiologis, kota adalah organisme yang saling tergantung. Jika satu fungsi berhenti, seluruh sistem akan sakit. Di sini peran Pemkot sebagai mediator sangat krusial untuk mengedepankan hakikat budaya gotong royong dan 'tepo seliro' (tenggang rasa) antara kepentingan operasional kota dan kesejahteraan warga lokal," papar Anisa.
Ia menyarankan agar Pemkot segera beralih dari sistem open dumping ke teknologi pengolahan sampah modern, seperti insinerasi ramah lingkungan, serta memformalkan skema kompensasi bagi warga terdampak. Pengolahan sampah di tingkat hulu (kecamatan/kelurahan) juga perlu diperkuat agar beban ke TPA berkurang, sekaligus menjaga komunikasi progres penataan TPA agar tidak memicu misinformasi atau aksi massa susulan.
"Penanganan sampah di Tangsel memerlukan sinkronisasi antara kerja teknis pemerintah dan pemahaman sosiologis masyarakat. Dengan komitmen Pemkot untuk terus bergerak dan dukungan masyarakat untuk berdialog, krisis ini diharapkan dapat segera teratasi," pungkasnya.***
