“Kita ingin ada keseragaman pengaturan jam operasional kendaraan tambang di seluruh wilayah Banten. Rapat koordinasi ini bagian dari langkah bersama agar pergerakan truk tambang bisa lebih tertib, aman, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat,” jelas Andra Soni.
Ia juga meminta seluruh pihak terkait, termasuk pengelola tol dan instansi teknis, untuk menyiapkan regulasi dan memastikan penerapannya di lapangan berjalan efektif.
“Pemerintah punya kewenangan untuk mengatur ini. Kalau sudah ada tol, ya harus dimanfaatkan. Jangan sampai truk-truk berat justru memilih jalur alternatif yang membahayakan masyarakat hanya karena ingin menghindari biaya tol,” pungkasnya.
Dengan adanya langkah terpadu ini, diharapkan Banten segera memiliki sistem pengaturan truk tambang yang lebih tertib dan terkoordinasi, sehingga keamanan serta kenyamanan masyarakat di jalan raya dapat semakin terjaga.
