SERANG, DISTRIKBANTENNEWS.COM - Pada malam Jumat, 26 April 2024, Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, secara resmi membuka Sosialisasi dan Public Hearing Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Acara ini berlangsung di Marbella Hotel Anyar, Jl. Raya Karang Bolong Bandulu, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang. Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong, disaksikan langsung oleh seluruh Kepala Desa se-Provinsi Banten yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Banten dan delapan organisasi desa lainnya yang tergabung dalam organisasi Desa Bersatu.
Dalam sambutannya, Al Muktabar menekankan pentingnya kegiatan Public Hearing ini sebagai wadah penyampaian aspirasi dan pertukaran pikiran antara Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Provinsi Banten.
Ia berharap kegiatan ini dapat menyatukan semangat bersama untuk menciptakan Desa yang bergerak menuju masyarakat Desa sejahtera.
Ini sejalan dengan nawacita Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yaitu "membangun Indonesia dari pinggiran" serta mewujudkan Visi Indonesia Emas Tahun 2045 agar menjadi negara tangguh, mandiri, dan inklusif.
Pemerintah Desa memiliki peran penting dalam kemajuan Desa dan bangsa Indonesia. Oleh karenanya semangat kita di Provinsi Banten ini bersama-sama mendorong, mengikhtiarkan upaya membangun Indonesia untuk menjadi Indonesia yang makin maju", ungkap Al Muktabar.
Al Muktabar juga menekankan bahwa basis pembangunan ada di Desa. "Desa adalah agregat berjenjang ke atas sehingga dari Desa akan menghasilkan pembangunan nasional", tambahnya.
Al Muktabar menegaskan bahwa bonus demografi yang dimiliki harus mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para Kepala Desa dalam rangka merealisasikan kesejahteraan masyarakat Desa. Selain itu, Pemerintah Provinsi Banten terus berupaya mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas serta memperkuat akses pendidikan dan kesehatan yang baik bagi masyarakat.
