SERANG – Pemerintah Provinsi Banten telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi dampak perubahan iklim yang menyebabkan kekeringan lahan pertanian. Langkah-langkah tersebut termasuk ketersediaan Irigasi Perpompaan (Irpom) dan pompanisasi untuk lahan pertanian, serta memastikan ketersediaan pupuk bagi petani dan mendukung produksi pangan dengan pencetakan lahan sawah baru.
“Pemerintah Provinsi Banten secara terkoordinasi sedang bersiap-siap mengurangi dampak perubahan iklim, khususnya pada kemarau panjang,” ucap Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Virgojanti setelah mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian secara virtual di Pendopo Gubernur KP3B Curug Kota Serang, Senin (15/7/2024).
Virgojanti menambahkan, “Langkah antisipasi Pemprov Banten bersama Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian telah mendistribusikan 899 unit Irpom. Sisanya yang belum didistribusikan tinggal menunggu verifikasi data sehingga penyaluran dapat tepat sasaran.”
Dia juga menyebutkan bahwa Pemprov Banten telah menyalurkan 338 unit Irpom kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, dengan rincian distribusi untuk setiap wilayah.
Menyikapi proyeksi panen pada bulan Agustus hingga September yang memasuki Musim Tanam 2 (MT 2), Pemprov Banten bertekad menjaga stabilitas harga beras dengan memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi dan air yang memadai. Pupuk menjadi fokus utama untuk mendukung kebutuhan petani yang direncanakan.
“Ketersediaan pupuk yang cukup sangat penting untuk menghindari lonjakan harga beras yang merugikan masyarakat. Kami telah meminta tambahan ketersediaan pupuk melalui surat resmi kepada Gubernur, yang telah merespons positif untuk memenuhi kebutuhan luas tanah yang telah direncanakan,” jelas Virgojanti.
Lebih lanjut, Virgojanti menjelaskan bahwa alokasi pupuk disesuaikan dengan usulan dari kelompok tani (Poktan) serta diproduksi oleh PT Pupuk Indonesia Holding Company sesuai dengan permintaan pemerintah.
“Pemprov Banten berkomitmen untuk terus memantau dan mengoptimalkan distribusi pupuk guna mendukung ketahanan pangan nasional,” tambah Virgojanti.
Dalam konteks yang sama, Kepala Dinas Pertanian Agus M Tauchid menggarisbawahi kemajuan signifikan Pemprov Banten dalam menanggulangi risiko kekeringan melalui distribusi dan pemasangan Irpom dan pompanisasi di seluruh wilayah provinsi.
“Upaya mitigasi risiko kekeringan menjadi sangat penting, terutama saat Banten memasuki musim kemarau dari Juli hingga September,” kata Agus.
Dia berharap bahwa dengan instalasi 1.163 Pompanisasi dan 338 unit Irpom, luasan Perluasan Areal Tanam (PAT) dapat mencapai 70.000 hektar, yang merupakan pencapaian signifikan dalam infrastruktur irigasi.
“Pencapaian ini menunjukkan komitmen Pemprov Banten dalam mendukung stabilitas harga beras dan kelangsungan produksi pertanian di Indonesia,” tutup Agus. ***
Editor: Herfa