Polri Dorong PT Timah Tbk Terapkan Sistem Manajemen Pengamanan Obvitnas
DISTRIKBANTENNEWS.COM, Tangerang - Korps Sabhara Baharkam Polri dan PT Timah Tbk menggelar Focus Group Discussion "Tata Kelola Pertambangan Timah" di Graha Timah, Pangkal Pinang. Acara ini berlangsung pada Selasa kemarin (10/3/2026) untuk mengamankan aset strategis negara.
FGD tersebut bertujuan memperbaiki tata kelola pertambangan dan mendorong implementasi Sistem Manajemen Pengamanan di PT Timah Tbk. Polri menekankan pentingnya pengamanan Objek Vital Nasional berbasis risiko.
Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol Suhendri S.IK., M. PSDM, hadir sebagai narasumber utama. Ia memaparkan strategi pengamanan Obvitnas dan menjelaskan pengamanan tambang modern tidak lagi hanya mengandalkan penjagaan fisik.
Pengamanan tambang kini harus mengintegrasikan teknologi, regulasi, dan pendekatan sosiologis. Pendekatan ini dianggap lebih efektif dalam menghadapi tantangan di sektor pertambangan.
"Kami mendorong PT Timah Tbk untuk sepenuhnya mengimplementasikan Sistem Manajemen Pengamanan ," ujar Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol Suhendri S.IK., M. PSDM. "Ini adalah kunci untuk meminimalisir human error dan memastikan respon cepat terhadap gangguan kamtibmas."
Selain aspek manajemen, FGD juga menyoroti penegakan hukum di sektor pertambangan. Narasumber dari Bareskrim Polri menegaskan komitmen Polri memberantas tambang ilegal.
Tambang ilegal disebut sebagai akar permasalahan pidana di wilayah Bangka Belitung. Polri kini mengedepankan paradigma Restorative Justice dalam penegakan hukum ekonomi, yang lebih fokus pada pemulihan daripada sekadar pemidanaan.
Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiantoro, turut hadir dalam kegiatan ini. Pemangku kepentingan lain seperti TNI (Danrem 045, Danlanal), BIN, dan jajaran Polda Kepulauan Bangka Belitung juga ikut serta.
Melalui sinergi lintas sektoral ini, diharapkan tata kelola pertambangan timah ke depan menjadi lebih transparan dan aman. Sinergi ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal bagi negara.
***