CILEDUG – Mengawali tahun 2026, Pemerintah Kota Tangerang kembali tancap gas memperkuat kualitas pelayanan publik dari level paling dekat dengan masyarakat. Melalui Pembinaan Administrasi Aparatur Wilayah Tahun 2026 yang digelar di tiga kecamatan, Karang Tengah, Larangan, dan Ciledug, Pemkot Tangerang menyatukan langkah agar pelayanan warga semakin cepat, tepat, dan akuntabel.
Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk menyamakan persepsi dan standar kerja aparatur sejak awal tahun. Dengan fondasi administrasi yang tertib, pemerintah berharap masyarakat dapat langsung merasakan dampak pelayanan yang lebih profesional dan responsif.
Wakil Wali Kota Tangerang, H. Maryono, menegaskan bahwa aparatur kecamatan dan kelurahan memegang peran vital karena menjadi wajah pemerintah yang paling sering berinteraksi dengan warga.
“Administrasi tertib dan aparatur berdedikasi adalah kunci agar pelayanan berjalan lancar dan memberi manfaat nyata bagi warga,” ujar Maryono di Aula Kecamatan Ciledug, Kamis (08/01/2026).
Dalam pembinaan tersebut, perhatian khusus diberikan pada penguatan peran RT dan RW sebagai mitra strategis pemerintah. Aparatur kecamatan dan kelurahan, mulai dari camat, lurah, hingga Kepala Seksi Tata Pemerintahan (Tapem), diminta menjadi penghubung informasi yang efektif terkait penerapan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 62 Tahun 2025 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT-RW).
“RT dan RW adalah garda terdepan dalam pelayanan masyarakat. Pastikan setiap proses pemilihan atau transisi berjalan tertib, demokratis, dan sesuai hukum, agar keharmonisan di lingkungan tetap terjaga,” tegas Maryono.
Pembinaan Administrasi Aparatur Wilayah ini juga menjadi ajang penguatan koordinasi lintas wilayah. Kegiatan tersebut dihadiri oleh tiga camat, 23 lurah, serta seluruh Kasi Tapem dari ketiga kecamatan, sebagai wujud komitmen bersama meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat akar rumput.
Dengan pembinaan berkelanjutan, Pemkot Tangerang optimistis aparatur wilayah semakin siap menghadapi dinamika pelayanan masyarakat, sekaligus memastikan setiap kebijakan berjalan efektif hingga ke tingkat RT dan RW.***
