TANGERANG – Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dalam memperkuat jaring pengaman sosial terus menunjukkan hasil nyata. Sepanjang tahun 2025, Pemkot Tangerang berhasil menyalurkan santunan kematian kepada 805 penerima manfaat, angka yang mencuri perhatian karena melonjak drastis dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang Mulyani mengungkapkan, jumlah sasaran penerima manfaat santunan kematian meningkat sekitar 300 persen. Lonjakan ini menjadi sinyal kuat bahwa kualitas program jaminan sosial di Kota Tangerang terus mengalami perbaikan signifikan.
”Kami mencatatkan peningkatan jumlah sasaran penerima manfaat santunan kematian secara signifikan. Hal ini menandakan keberhasilan Pemkot Tangerang dalam memperbaiki kualitas program jaminan sosial bagi warganya. Terlebih, penerima manfaat diambil dari keluarga prasejahtera yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” ujar Mulyani, Selasa (23/12/25).
Santunan kematian tersebut disalurkan melalui enam tahapan sepanjang 2025, dengan masing-masing penerima manfaat memperoleh bantuan sebesar Rp3 juta. Program ini dinilai menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah di saat warga berada dalam kondisi paling sulit.
Lebih lanjut, Mulyani menjelaskan, sejak pertama kali direalisasikan pada tahun sebelumnya, Pemkot Tangerang telah menyalurkan santunan kematian kepada total 1.038 penerima manfaat. Untuk merealisasikan program tersebut, anggaran yang dimanfaatkan mencapai Rp1,49 miliar.
”Kami ke depannya terus berkomitmen dapat meningkatkan jumlah sasaran penerima manfaat santunan kematian bagi keluarga prasejahtera ini, apalagi santunan ini telah terbukti dapat meringankan beban ekonomi keluarga yang ditinggalkan seperti untuk membantu biaya pemakaman, kebutuhan dasar rumah tangga, dan sebagainya,” tambahnya.
Tak berhenti di situ, Pemkot Tangerang juga tengah menyiapkan terobosan baru. Program santunan kematian ini ditargetkan terus berlanjut dengan peningkatan mutu layanan melalui pemanfaatan aplikasi santunan kematian yang akan mulai digunakan pada awal Januari tahun depan. Langkah ini diharapkan dapat membuat proses layanan semakin cepat, transparan, dan tepat sasaran.***
