TANGERANG SELATAN – Polemik operasional TPA Cipeucang kembali memanas. Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Peduli Serpong (FPS) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Tangsel, Kamis (18/12/2025). Mereka menuntut pembukaan kembali TPA, tetapi dengan sistem pengelolaan yang diperbaiki, mengingat tumpukan sampah mulai menggunung di berbagai ruas jalan protokol akibat penghentian aktivitas pembuangan.
Komitmen Pemerintah: Tidak Diam dan Terus Bergerak
Menanggapi situasi ini, Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tangerang Selatan, Tb Asep Nurdin, menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. Koordinasi antar-instansi terus dilakukan secara intensif untuk menyelesaikan permasalahan ini secara komprehensif.
“Pemerintah Kota Tangerang Selatan sedang bekerja keras di lapangan. Kami tidak diam. Saat ini fokus utama kami adalah menghadirkan solusi konkret, mulai dari percepatan penataan lahan di Cipeucang hingga optimalisasi pengangkutan sampah yang sempat tertunda,” ujar Tb Asep Nurdin di Serpong, Jumat 19 Desember 2025.
Ia menambahkan bahwa Pemkot tengah menyusun langkah jangka panjang agar permasalahan serupa tidak terulang.
“Kami memahami keresahan warga, baik yang terdampak langsung di sekitar TPA maupun warga yang terganggu oleh tumpukan sampah di jalan. Tujuannya satu, solusi komprehensif yang menjamin kebersihan kota sekaligus kenyamanan warga sekitar,” tegasnya.
Perspektif Keadilan Sosial dan Budaya
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Wiraswasta Indonesia, Anisa Widyanti, menilai situasi ini sebagai ujian kohesi sosial. Penutupan TPA tanpa solusi transisi telah menciptakan ketimpangan, di mana warga di kecamatan lain menjadi korban karena lingkungan mereka berubah menjadi “TPA ilegal”.
“Secara sosiologis, kota adalah organisme yang saling tergantung. Jika satu fungsi berhenti, seluruh sistem akan sakit. Di sini peran Pemkot sebagai mediator sangat krusial untuk mengedepankan hakikat budaya gotong royong dan ‘tepo seliro’ (tenggang rasa) antara kepentingan operasional kota dan kesejahteraan warga lokal,” papar Anisa.
Ia menyarankan agar Pemkot segera beralih dari sistem open dumping ke teknologi pengolahan sampah modern, seperti insinerasi ramah lingkungan, serta memformalkan skema kompensasi bagi warga terdampak. Pengolahan sampah di tingkat hulu (kecamatan/kelurahan) juga perlu diperkuat agar beban ke TPA berkurang, sekaligus menjaga komunikasi progres penataan TPA agar tidak memicu misinformasi atau aksi massa susulan.
“Penanganan sampah di Tangsel memerlukan sinkronisasi antara kerja teknis pemerintah dan pemahaman sosiologis masyarakat. Dengan komitmen Pemkot untuk terus bergerak dan dukungan masyarakat untuk berdialog, krisis ini diharapkan dapat segera teratasi,” pungkasnya.***
