TANGERANG — Pemerintah Kabupaten Tangerang semakin serius memburu akar persoalan stunting. Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh camat, Puskesmas, kepala desa hingga lurah untuk segera mendata seluruh balita yang mengalami masalah gizi di wilayah masing-masing.
Arahan tersebut disampaikan langsung saat Bupati Maesyal Rasyid membuka kegiatan Diseminasi Hasil Surveilans Gizi yang digelar di Aula Pendopo Bupati Tangerang, Selasa (16/1/25). Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pentingnya kecepatan dan ketepatan data sebagai kunci keberhasilan intervensi gizi.
> “Saya minta bantuan kepada para Camat, Kepala Desa, RT/RW, dan Puskesmas/Kader untuk bersama-sama segera mengumpulkan data balita. Batas waktu data harus sudah siap di Puskesmas paling lambat 2 Januari, dimulai dari besok,” pinta Bupati Maesyal Rasyid.
Menurutnya, validitas data balita menjadi fondasi utama dalam menentukan langkah lanjutan, sekaligus mengintegrasikan program penanganan stunting yang telah berjalan di masing-masing perangkat daerah.
> “Tujuannya adalah mendapatkan data balita yang gizi kurang, kemudian dipilah, mana bayi yang akan mendapatkan pelayanan rutin dan mana bayi yang akan ditangani secara khusus dalam upaya pencegahan stunting,” ungkapnya.
Bupati Maesyal juga menekankan bahwa penanganan stunting bukan hanya tugas pemerintah daerah semata. Peran lintas sektor dinilai mutlak diperlukan agar upaya percepatan penurunan stunting berjalan optimal.
> “Penanganan stunting ini tidak hanya sekitar 12 OPD seperti sebelumnya. PKK, Dharma Wanita, swasta dan elemen masyarakat lainnya harus terus ditingkatkan peran sertanya dalam menangani masalah stunting sesuai dengan peraturan perundangan yang baru,” serunya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Maesyal Rasyid turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga angka stunting di Kabupaten Tangerang menunjukkan tren penurunan.
> “Terima kasih atas usaha yang telah dilakukan kepada Dinas Kesehatan, OPD terkait, para camat, kepala Puskesmas sehingga terjadi penurunan stunting sebesar 2.4%. Tingkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menurunkan stunting serta penyakit lainnya,” ucapnya.
Tak hanya fokus pada gizi dan stunting, Bupati juga mengingatkan kesiapsiagaan pelayanan kesehatan menjelang dan pasca perayaan Natal dan Tahun Baru.
> “Saya minta kepada para camat dan pimpinan Puskesmas untuk tetap berada di wilayah masing-masing menjelang Natal dan Tahun Baru,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, dr. Hendra Tarmizi, menjelaskan bahwa penanganan stunting dilakukan secara terpadu dan kolaboratif dengan melibatkan banyak pihak.
> “Secara umum upaya penurunan Stunting dilakukan secara terpadu dan kolaboratif. Pemeriksaan rutin dilakukan oleh Puskesmas. Intervensi berdasarkan risiko balita penderita stunting diurus dan diobati oleh Dinas Kesehatan. Intervensi spesifik dengan Pemberian Makanan Tambahan ditangani oleh Dinkes melalui PKK dan Kader Kesehatan Ibu dan Anak,” jelas Hendra.
Ia menambahkan, balita yang berisiko stunting ditangani melalui kolaborasi lintas sektor dengan komando utama dari DPPKB, melibatkan PKK, camat, serta berbagai pihak lainnya.
> “Intervensi ini berfokus pada intervensi sensitif, misalnya jamban, masalah pekerjaan, kemiskinan,” imbuhnya.
Pemerintah Kabupaten Tangerang semakin serius memburu akar persoalan stunting. Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh camat, Puskesmas, kepala desa hingga lurah untuk segera mendata seluruh balita yang mengalami masalah gizi di wilayah masing-masing.
Arahan tersebut disampaikan langsung saat Bupati Maesyal Rasyid membuka kegiatan Diseminasi Hasil Surveilans Gizi yang digelar di Aula Pendopo Bupati Tangerang, Selasa (16/1/25). Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pentingnya kecepatan dan ketepatan data sebagai kunci keberhasilan intervensi gizi.
“Saya minta bantuan kepada para Camat, Kepala Desa, RT/RW, dan Puskesmas/Kader untuk bersama-sama segera mengumpulkan data balita. Batas waktu data harus sudah siap di Puskesmas paling lambat 2 Januari, dimulai dari besok,” pinta Bupati Maesyal Rasyid.
Menurutnya, validitas data balita menjadi fondasi utama dalam menentukan langkah lanjutan, sekaligus mengintegrasikan program penanganan stunting yang telah berjalan di masing-masing perangkat daerah.
“Tujuannya adalah mendapatkan data balita yang gizi kurang, kemudian dipilah, mana bayi yang akan mendapatkan pelayanan rutin dan mana bayi yang akan ditangani secara khusus dalam upaya pencegahan stunting,” ungkapnya.
Bupati Maesyal juga menekankan bahwa penanganan stunting bukan hanya tugas pemerintah daerah semata. Peran lintas sektor dinilai mutlak diperlukan agar upaya percepatan penurunan stunting berjalan optimal.
“Penanganan stunting ini tidak hanya sekitar 12 OPD seperti sebelumnya. PKK, Dharma Wanita, swasta dan elemen masyarakat lainnya harus terus ditingkatkan peran sertanya dalam menangani masalah stunting sesuai dengan peraturan perundangan yang baru,” serunya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Maesyal Rasyid turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga angka stunting di Kabupaten Tangerang menunjukkan tren penurunan.
“Terima kasih atas usaha yang telah dilakukan kepada Dinas Kesehatan, OPD terkait, para camat, kepala Puskesmas sehingga terjadi penurunan stunting sebesar 2.4%. Tingkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menurunkan stunting serta penyakit lainnya,” ucapnya.
Tak hanya fokus pada gizi dan stunting, Bupati juga mengingatkan kesiapsiagaan pelayanan kesehatan menjelang dan pasca perayaan Natal dan Tahun Baru.
“Saya minta kepada para camat dan pimpinan Puskesmas untuk tetap berada di wilayah masing-masing menjelang Natal dan Tahun Baru,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, dr. Hendra Tarmizi, menjelaskan bahwa penanganan stunting dilakukan secara terpadu dan kolaboratif dengan melibatkan banyak pihak.
“Secara umum upaya penurunan Stunting dilakukan secara terpadu dan kolaboratif. Pemeriksaan rutin dilakukan oleh Puskesmas. Intervensi berdasarkan risiko balita penderita stunting diurus dan diobati oleh Dinas Kesehatan. Intervensi spesifik dengan Pemberian Makanan Tambahan ditangani oleh Dinkes melalui PKK dan Kader Kesehatan Ibu dan Anak,” jelas Hendra.
Ia menambahkan, balita yang berisiko stunting ditangani melalui kolaborasi lintas sektor dengan komando utama dari DPPKB, melibatkan PKK, camat, serta berbagai pihak lainnya.
“Intervensi ini berfokus pada intervensi sensitif, misalnya jamban, masalah pekerjaan, kemiskinan,” imbuhnya.***
