Medan, 2 Desember 2025 – Upaya pemulihan jaringan seluler di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatra Barat dan Sumatra Utara menunjukkan perkembangan signifikan. Laporan para operator mencatat lebih dari 90 persen menara pemancar di dua provinsi tersebut telah kembali beroperasi. Pemerintah menegaskan percepatan pemulihan layanan terus dilakukan agar masyarakat dapat kembali berkomunikasi secara normal serta mengakses informasi penting penanganan bencana.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa pemulihan komunikasi menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk mendukung kebutuhan warga serta memastikan koordinasi penanganan bencana berjalan optimal.
“Para operator seluler melaporkan, di Sumbar sudah 95 persen pulih dan Sumut 90 persen. Untuk Aceh, kendala listrik masih menyebabkan sekitar 60 persen menara tidak beroperasi. Pemerintah bersama operator dan PLN terus bekerja agar layanan segera normal kembali,” ujar Meutya usai memimpin rapat koordinasi di Medan, Senin (1/12/2025).
Hingga Senin (01/12/2025) pukul 00.00 WIB, tercatat 2.804 menara mengalami gangguan di tiga provinsi, masing-masing 1.969 menara di Aceh, 681 di Sumatra Utara, dan 154 di Sumatra Barat.
Pemulihan di Aceh ditargetkan meningkat dalam empat hari mendatang seiring pemulihan pasokan listrik oleh PLN. Pemerintah juga menggandeng TNI untuk mempercepat distribusi material perbaikan ke wilayah yang sulit diakses.
Selain pemulihan teknis, Menkomdigi memberikan apresiasi kepada operator seluler yang telah menyediakan diskon tarif serta perpanjangan masa aktif kartu bagi pelanggan di daerah terdampak bencana.
Meutya juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada, mengikuti arahan petugas di lapangan, dan mengakses informasi resmi melalui tautan s.id/TanggapBencanaSumatra.
Rapat koordinasi yang digelar di Balai Monitoring Frekuensi Kota Medan turut dihadiri Direktur Utama PT Telkom Indonesia, Direktur Utama PT Telkomsel, Direktur & Chief Regulatory Officer XL Axiata, CRO Indosat Ooredoo, Perwakilan Starlink Indonesia, PT Pos Indonesia, RRI, TVRI, ANTARA, serta perwakilan pemerintah daerah terdampak. Menkomdigi juga didampingi Direktur Jenderal Infrastruktur Digital, Wayan Toni Supriyanto, dan Direktur Utama BAKTI, Fadhilah Mathar. ***
