KOTA SERANG — Kota Serang kembali mencatat capaian signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan evaluasi terbaru Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tingkat serapan anggaran Kota Serang telah mencapai 73 persen dan menempatkannya di posisi tujuh besar nasional.
Informasi tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Serang, Nanang Saefudin, usai menghadiri pembahasan RAPBD 2026 di DPRD Kota Serang, Senin (17/11/2025). Nanang menyebut capaian ini menunjukkan bahwa kinerja APBD berjalan efektif meski kondisi fiskal daerah tengah mengalami tekanan.
“Kita masuk tujuh besar Tujuh terbaik. Penyerapan kita bagus. Ya, tentu ini juga kolaborasi perintah dari pimpinan Pak Walikota dan Pak Wakil dan kita setiap bulan melakukan evaluasi terhadap OPD-OPD,” katanya.
“Per hari ini, belanja kita sudah 73 persen berdasarkan evaluasi Kemendagri,” katanya.
Nanang menegaskan bahwa capaian serapan anggaran tersebut merupakan hasil dari evaluasi rutin yang dilakukan setiap bulan untuk memantau progres dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Evaluasi mencakup capaian program, kendala teknis, hingga percepatan penyelesaian proyek fisik.
“Kita pantau satu per satu (OPD). Kalau ada pekerjaan yang terhambat, langsung dibahas. Cara itu yang membuat serapan anggaran bisa dipacu,” ujarnya.
Pemkot Serang kini juga mulai mempersiapkan strategi lelang dini agar proyek-proyek fisik tidak kembali menumpuk di akhir tahun. Salah satu proyek yang akan dilelang sejak awal 2026 adalah pembangunan Alun-alun Serang dengan anggaran Rp50 miliar.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat adanya koreksi dana transfer dari pemerintah pusat. Kota Serang diketahui mengalami penurunan dana transfer ke daerah (TKD) hingga Rp186,4 miliar pada tahun anggaran 2026.
“Kondisi fiskal memang menantang. Tapi program tetap jalan, hanya kuantitas yang kita sesuaikan. Untuk proyek fisik, kita push lewat lelang dini supaya serapannya tetap optimal,” jelas Nanang.
Untuk menutup kekurangan anggaran, Pemkot Serang juga memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Banten dan sektor swasta. Salah satu sinergi yang berjalan adalah pembiayaan frontage Unyur senilai Rp28 miliar yang sudah disetujui dan akan ditangani Pemprov Banten.
Selain itu, pemerintah daerah turut mengoptimalkan skema corporate social responsibility (CSR) untuk mendukung program perbaikan rumah tidak layak huni dan bantuan sosial lainnya.
“Kita terus mencari sumber pendapatan baru, membangun kolaborasi dengan provinsi, hingga menggandeng CSR agar pembangunan tidak terhambat,” ujar Nanang. ***
