Serang – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa Provinsi Banten memiliki potensi kelautan yang besar dengan garis pantai sepanjang 945 kilometer. Dengan potensi yang melimpah tersebut, ia menyebut penting untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat pesisir, baik dari pantai utara maupun selatan, demi mewujudkan kesejahteraan nelayan. Langkah tersebut merupakan implementasi dari misi Banten Makmur untuk mencapai visi Banten Maju, Adil, Merata, dan Tidak Korupsi.
Hal itu disampaikan Andra Soni dalam Dialog Gubernur Banten dengan Nelayan di Garasi Kapal Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten, Pelabuhan Karangantu, Kasemen, Kota Serang, Selasa (23/9/2025). Dialog dipandu Kepala DKP Banten Eli Susiyanti dengan tema Menuju Sektor Perikanan Tangkap yang Maju dan Berdaya Saing.
Dialog turut dihadiri Wali Kota Serang Budi Rustandi, sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Banten, OPD kabupaten/kota yang membidangi perikanan, UPP KSOP Karangantu, PPN Karangantu, Satwas PSDKP KKP, DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWS C2), Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian (BBWS C3), serta para nelayan anggota HNSI.
“Dalam diskusi banyak hal yang disampaikan oleh nelayan kepada gubernur dan wali kota,” kata Andra Soni.
Ia menjelaskan, aspirasi nelayan meliputi persoalan pendangkalan hampir di seluruh tempat pendaratan ikan, kesulitan mendapatkan akses BBM bersubsidi, hingga jaminan BPJS Ketenagakerjaan.
Terkait pendangkalan, Andra menyebut persoalan itu tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemprov Banten. Sebagian di antaranya merupakan kewenangan pemerintah pusat, seperti Balai Besar Wilayah Sungai.
“Diskusi ini tidak boleh hanya berhenti sampai batasan ini, harus ada tindak lanjutnya,” tegasnya.
Andra juga menyambut baik rencana Kepala BBWS C3 Dedi Yudha Lesmana yang menyampaikan bahwa pada 2026 akan dilakukan normalisasi Sungai Cibanten atau Pelabuhan Karangantu. Di Kabupaten Tangerang, BBWS C2 juga akan melakukan kegiatan serupa di Pelabuhan Perikanan Cituis.
Selain itu, aspirasi mengenai pendidikan untuk anak-anak nelayan serta usulan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Binuangeun, Lebak, juga menjadi masukan bagi Pemprov Banten.
“Mohon doa dan dukungannya agar diskusi ini bisa ditindaklanjuti secara komprehensif dan ujungnya adalah kesejahteraan nelayan,” ucap Andra.
Sementara itu, Ketua DPD HNSI Banten Neneng Sri Hastuti Handayani bersyukur aspirasi nelayan tersampaikan langsung kepada gubernur. “Insya Allah ke depan nelayan semakin sejahtera. Nelayan Banten akan lebih produktif dengan hasil tangkap yang besar dan berlimpah,” katanya.
Wali Kota Serang Budi Rustandi juga menyambut baik dialog tersebut dan menegaskan kesiapannya untuk bekerja sama dengan semua pihak demi meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Dialog ini menjadi pengalaman pertama bagi nelayan Karangantu, seperti yang dirasakan Padma dan Wawan. Mereka memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi mulai dari akses solar bersubsidi, kartu pas nelayan, bantuan sosial, hingga masalah pendangkalan muara pelabuhan. Mereka juga menyinggung soal legalisasi jaring apolo yang dinilai masih menjadi perdebatan.
Usai berdialog, Andra Soni menyerahkan sejumlah bantuan sebagai jawaban atas keluhan nelayan. Bantuan tersebut antara lain berupa alat tangkap jaring insang untuk 10 kelompok nelayan, bubu naga, alat TED untuk 70 nelayan, paket sembako, serta bantuan BPJS Ketenagakerjaan bagi 600 nelayan. Sementara itu, sebanyak 3.500 nelayan lainnya akan menerima bantuan serupa melalui anggaran perubahan APBD 2025.
Program BPJS Ketenagakerjaan ini bersifat pemberdayaan. Pada tahun pertama, seluruh iuran ditanggung pemerintah selama 12 bulan. Tahun kedua, pemerintah menanggung iuran selama delapan bulan, tahun ketiga enam bulan, dan pada tahun keempat nelayan diharapkan sudah bisa mandiri.
Selain menyerahkan bantuan, Gubernur Andra juga meninjau monitor pelacakan posisi dan riwayat kapal hasil kerja sama Pemprov Banten, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa serta Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya. Program ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan kapal nelayan dan pelayaran di perairan Banten.
Hadir pula dalam dialog tersebut Kepala Dinas PUPR Banten Arlan Marzan, Kepala Bappeda Banten Mahdani, Plt Kepala Dinas ESDM Arry James Faraddy, serta perwakilan BBWS C2.
