Serang – Di tengah gemuruh wacana “Indonesia Emas 2045” yang digaungkan pemerintah pusat, potret nyata dunia pendidikan di pelosok Kabupaten Serang justru menunjukkan ironi mendalam. Adalah Madrasah Diniyah Madarijul Ulum yang berlokasi di Desa Binangun, Kecamatan Waringin Kurung, menjadi saksi bisu keterpurukan fasilitas pendidikan dan kesejahteraan para pengajarnya.
Sekolah ini menjadi sorotan publik bukan karena prestasi, tetapi karena kisah perjuangan bertahan di tengah keterbatasan. Bangunan sekolah saat ini sedang dibongkar total, khususnya bagian atap yang mengalami keropos parah. Renovasi besar-besaran terpaksa dilakukan demi menghindari risiko runtuh yang dapat membahayakan keselamatan siswa. Namun tragisnya, pembangunan ini tidak ditopang oleh anggaran negara, melainkan dari dana swadaya masyarakat.
Dana diperoleh dari iuran warga, serta kotak sumbangan kardus yang diletakkan di pinggir jalan. Harapan besar digantungkan pada kemurahan hati pengguna jalan yang rela menyisihkan rezekinya demi keberlangsungan pendidikan anak-anak desa.
Lebih miris lagi, para guru yang mengabdikan diri di madrasah ini mengajar secara sukarela. Honor yang diterima pun sangat jauh dari kata layak, hanya sekitar Rp25.000 – Rp30.000 hingga Rp50.000 per bulan, yang dikumpulkan dari iuran wali murid. Padahal, sekolah ini menampung sekitar 75 siswa dari kalangan tidak mampu.
Ahmad Sapturi, Kepala Pembangunan Madrasah, menjelaskan, “Kalau disini kan, namanya sekolah Swasta ya, uang bulanan itu, iuran sekolah per bulan sebesar Rp15.000, uang itu digunakan sumbangan ke Ustadz serta Operasional,” jelasnya, Rabu, (21/05/25).
Meski ada iuran bulanan, pihak sekolah tidak memaksakan pembayaran. “Ada juga yang tidak membayar iuran sama sekali selama satu tahun, kami maklumi karena kondisi ekonomi keluarga mereka,” ujarnya, saat diskusi sebelum wawancara secara eksklusif.
“Jadi 1 bulan itu 15.000, sekalipun 15.000 satu bulan, itu paling Ustadz itu kalau beli kapur aja ga cukup, karna kadang-kadang dapet 50.000, ya sering-seringnya mah dapet 25.000 – 30.000 satu bulan,” imbuhnya.
“Ya kalau dipikir mau makan dari situ, makan apa?, iya kan?,” tanyanya kepada kami -red.
Lebih lanjut, Ahmad Sapturi menjelaskan, “Tujuannya karna bukan ke uang, karna ingin mengabdi, supaya anak anak ini tau ‘alif’ tau ‘ba’ maksudnya gitu” ungkapnya.
“Biar ada kesopanan, bisa agamanya kan, memungkinkan bagus (adabnya -red),” terangnya.
Koreksi tambahan:
“Masa digaji 1 bungkus (rokok -red) 1 hari.” pernyataan tambahan Ahmad Sapturi.
Kondisi yang memprihatinkan tidak hanya soal bangunan dan gaji guru, tapi juga fasilitas penunjang belajar mengajar. Sekolah ini kekurangan meja, kursi, dan buku pelajaran yang layak. Bahkan, alat tulis dan perlengkapan dasar pun kerap harus dibawa secara swadaya oleh guru atau disumbangkan oleh warga.
Namun di balik keterbatasan, semangat para guru dan siswa tidak pernah padam. Kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan, walau tanpa jaminan keamanan dan kenyamanan. Para pengajar meyakini bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk mengangkat derajat dan masa depan anak-anak desa.
Potret Madrasah Diniyah Madarijul Ulum ini menggambarkan ketimpangan nyata antara cita-cita besar Indonesia Emas 2045 dengan kenyataan di lapangan. Sebuah pengingat bahwa pembangunan sumber daya manusia bukan hanya soal jargon dan perencanaan, melainkan menyentuh hingga akar rumput, tempat di mana masa depan negeri ini sesungguhnya sedang dipertaruhkan. (her)
Klarifikasi Redaksi:
Dalam sesi akhir wawancara, narasumber Ahmad Sapturi juga sempat menyampaikan secara lisan namun tidak tertulis dalam berita sebelumnya pernyataan:
“Masa digaji 1 bungkus (rokok -red) 1 hari.”
Redaksi menyadari bahwa pernyataan ini belum sempat kami konfirmasi ulang kepada narasumber dan dapat menimbulkan tafsir yang beragam, seperti:
Apakah maksudnya honor per hari setara dengan harga satu bungkus rokok (sekitar Rp30.000); atau
Honor per bulan hanya setara dengan pengeluaran satu bungkus rokok per hari.
Oleh karena itu, redaksi belum dapat menyimpulkan makna pastinya secara sepihak, dan menyatakan bahwa pernyataan tersebut masih dalam konteks kutipan langsung tanpa penambahan makna dari pihak kami.
Selain itu, berdasarkan wawancara dan logika data lapangan, redaksi mencatat bahwa iuran wali murid sebesar Rp15.000 per bulan serta jumlah siswa sekitar 75 orang tidak semuanya diwajibkan membayar, sebagaimana disampaikan narasumber. Mengenai jumlah guru yang menerima honor, kami belum mendapatkan data pasti dari pihak sekolah.
Oleh karena itu, kami melakukan klarifikasi bahwa kutipan tersebut kami sampaikan sebagaimana hasil wawancara langsung, dan kami terbuka terhadap penjelasan atau pelurusan dari narasumber secara resmi.
Sebagai bentuk komitmen terhadap Kode Etik Jurnalistik, kami membuka ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi bagi narasumber maupun pihak-pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini.
Silakan menyampaikan tanggapan resmi melalui email redaksi kami di: redaksi.dbn@gmail.com atau melalui kontak yang tersedia.
Kami berkomitmen untuk terus menjaga integritas, akurasi, dan keberimbangan informasi dalam setiap pemberitaan yang kami sajikan.
Hormat kami,
Redaksi, distrikbantennews.com
