Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga menyoroti persoalan ketepatan sasaran subsidi Pertalite. Menurut pemerintah, masih terdapat masyarakat mampu yang menikmati BBM bersubsidi, padahal mereka dinilai memiliki kemampuan untuk membeli BBM nonsubsidi.
Karena itu, pemerintah kini berupaya membangun sistem yang mampu memilah pengguna Pertalite berdasarkan kondisi ekonomi maupun karakteristik kendaraan.
Purbaya mengungkapkan bahwa teknologi yang disiapkan untuk mendukung kebijakan tersebut sudah diuji. Pemerintah bahkan telah melihat langsung sistem yang dikembangkan untuk membantu mengidentifikasi pengguna yang nantinya berhak memperoleh subsidi.
“Sekarang sudah melihat teknologinya dan Pertamina sudah melakukan riset dengan bagus,” kata Purbaya.
Sistem tersebut nantinya memungkinkan pembatasan dilakukan secara lebih terukur. Pemerintah dapat menentukan apakah pembatasan diterapkan berdasarkan kendaraan tertentu atau menggunakan basis data kelompok ekonomi masyarakat.
Meski demikian, pemerintah belum menerapkan pembatasan secara menyeluruh. Berbagai simulasi masih dilakukan untuk memastikan kebijakan tersebut tidak menimbulkan gejolak terhadap perekonomian.
Pengecualian bagi pengemudi ojol menjadi salah satu aspek penting karena BBM merupakan bagian dari biaya operasional utama mereka. Pengemudi ojol menggunakan sepeda motor untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, mulai dari mengantar penumpang hingga mengirim makanan dan barang.
Dengan tetap diperbolehkannya ojol menggunakan Pertalite, biaya operasional mereka diharapkan tidak mengalami tekanan akibat perubahan skema subsidi. Hal ini juga menjadi penting karena kenaikan biaya operasional berpotensi berdampak pada pendapatan bersih pengemudi.
