Puluhan Tahun Jalan Rusak, Warga Bikin Petisi Darah hingga Gubernur Banten Turun Tangan

PANDEGLANG – Penantian panjang warga di sejumlah kampung di Desa Cijaralang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, untuk mendapatkan akses jalan yang layak kembali mendapat perhatian. Gubernur Banten Andra Soni dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kampung Buluh pada Rabu (12/8/2026).

Kunjungan tersebut menjadi perhatian warga karena sebelumnya mereka menyampaikan petisi darah sebagai bentuk protes atas kondisi jalan yang selama puluhan tahun mengalami kerusakan.

Petisi tersebut dilakukan warga secara spontan pada 18 Juni 2026. Mereka membubuhkan tanda tangan menggunakan cap darah dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Gubernur Banten. Aksi itu menjadi simbol kuat atas kekecewaan sekaligus harapan warga agar pemerintah segera memperbaiki akses jalan yang selama ini menjadi persoalan.

Warga dari lima kampung diketahui turut menyampaikan tuntutan perbaikan jalan. Kelima wilayah tersebut yakni Kampung Buluh, Kampung Cikadu, Kampung Cikiray, Kampung Tagelan, dan Kampung Cijaralang.

Jalan yang menghubungkan sejumlah kampung tersebut dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah dengan panjang sekitar empat kilometer. Kondisi tersebut bukan hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga berdampak terhadap mobilitas warga serta distribusi hasil pertanian.

Bagi masyarakat setempat, jalan merupakan akses vital. Kondisi jalan yang rusak membuat perjalanan menjadi lebih sulit, terutama bagi anak-anak yang berangkat sekolah, ibu hamil, orang sakit, maupun warga yang membutuhkan akses cepat menuju pusat pelayanan.

Kerusakan jalan juga dikeluhkan karena menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Hasil bumi yang diproduksi warga membutuhkan akses transportasi yang memadai agar dapat dibawa menuju lokasi penjualan.

Kondisi tersebut membuat warga memilih cara yang tidak biasa untuk menyampaikan aspirasi. Petisi darah menjadi simbol bahwa persoalan jalan yang mereka hadapi dinilai sudah sangat mendesak dan membutuhkan perhatian pemerintah.