AMBAS juga meminta pemerintah daerah bersama instansi teknis terkait, termasuk dinas yang membidangi tata ruang, pertanian, dan perizinan, melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk memastikan status lahan serta kelengkapan dokumen perizinan yang dimiliki pengelola batching plant.
Menurut Haes, pengawasan terhadap alih fungsi lahan pertanian harus menjadi perhatian serius. Pasalnya, semakin berkurangnya lahan sawah produktif dikhawatirkan akan berdampak pada sektor pertanian dan mengancam ketahanan pangan daerah di masa mendatang.
Ia menambahkan, masyarakat berharap pemerintah tidak hanya mendorong investasi, tetapi juga memastikan setiap kegiatan usaha berjalan sesuai regulasi dan tidak mengorbankan kepentingan publik maupun kelestarian lahan pertanian.
Sebagai bentuk keseriusan, AMBAS menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada langkah konkret dari pemerintah. Organisasi itu bahkan mengancam akan menggelar aksi demonstrasi apabila surat pengaduan yang telah disampaikan tidak mendapat respons.
"Kalau tidak ada tindakan dari pihak yang berwenang, kami akan turun ke jalan. Ini bukan sekadar persoalan bangunan, tetapi menyangkut perlindungan lahan pertanian, kepatuhan terhadap tata ruang, dan kepastian penegakan hukum," kata Haes.
Hingga berita ini diterbitkan, Satpol PP Kabupaten Lebak belum memberikan keterangan resmi terkait surat pengaduan yang disampaikan AMBAS maupun langkah yang akan diambil terhadap keberadaan batching plant tersebut. Media ini juga masih membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi dari pihak pengelola batching plant maupun instansi terkait guna memberikan penjelasan atas persoalan yang disampaikan dalam pengaduan tersebut.
