DISTRIKBANTENNEWS.COM, Cilegon - Pemerintah Kota Cilegon dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten meneken nota kesepakatan. Kerja sama ini untuk penyelenggaraan pelayanan publik terintegrasi di Mall Pelayanan Publik Kota Cilegon.
Penandatanganan dilakukan pada Kamis kemarin (12/3/2026) di Rumah Dinas Wali Kota Cilegon. Wali Kota Cilegon Robinsar dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten Teodorus Simarmata menandatangani langsung nota kesepakatan tersebut.
Kepala Kantor Imigrasi Cilegon Aditya Triputranto turut hadir mendampingi Kepala Kantor Wilayah. Nota kesepakatan ini menjadi langkah strategis memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal.
Sinergi ini bertujuan menyelenggarakan pelayanan publik yang terintegrasi di MPP Kota Cilegon. Layanan di bidang keimigrasian termasuk dalam cakupan kerja sama tersebut.
Aditya Triputranto menyatakan Kantor Imigrasi Cilegon siap mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dukungan ini melalui kolaborasi erat dengan Pemerintah Kota Cilegon dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten.
“Penandatanganan nota kesepakatan ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam memperkuat sinergi penyelenggaraan pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik Kota Cilegon. Kantor Imigrasi Cilegon siap berkontribusi melalui koordinasi dan kerja sama yang berkelanjutan guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” ujar Aditya.
Ia menambahkan, integrasi berbagai layanan dalam satu lokasi diharapkan meningkatkan efektivitas pelayanan. juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan.
“Melalui sinergi ini, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel serta mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik,” tutup Kepala Kantor Imigrasi Cilegon, Aditya Triputranto.
Kantor Imigrasi Cilegon berkomitmen terus mendukung penguatan pelayanan publik. Ini dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
Tujuannya adalah mewujudkan pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
***
