Kemenkes Evaluasi Kebijakan Kesehatan di Tujuh Daerah Lampung dan Papua Barat Daya
DISTRIKBANTENNEWS.COM, Lampung - Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan menggelar workshop evaluasi implementasi kebijakan kesehatan. Kegiatan ini berlangsung secara hibrida pada Selasa lalu (10/3/2026) melibatkan tujuh daerah dari Provinsi Lampung dan Papua Barat Daya.
Tujuannya untuk memastikan kebijakan kesehatan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tujuh daerah yang berpartisipasi meliputi Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro, dan Kabupaten Pringsewu.
Dari Papua Barat Daya, ada Kota Sorong, Kabupaten Sorong, serta Kabupaten Sorong Selatan. Dalam diskusi tersebut, para kepala dinas kesehatan memaparkan berbagai tantangan lokal.
Tantangan yang dibahas mulai dari penanganan stunting, pengendalian tuberkulosis (TB) dan HIV, hingga penguatan layanan di tingkat puskesmas. Kepala Pusat Kebijakan Sistem dan Sumber Daya Kesehatan BKPK, Lupi Trilaksono, menegaskan bahwa kebijakan kesehatan tidak boleh berhenti hanya pada dokumen regulasi.
"Forum ini penting untuk melihat bagaimana kebijakan nasional dijalankan di daerah, sekaligus memahami kendala yang dihadapi di lapangan," ujar Lupi Trilaksono.
Senada dengan hal tersebut, Palupi dari Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes menambahkan, keberhasilan pembangunan kesehatan sangat bergantung pada keterlibatan pemerintah daerah. Menurutnya, indikator nasional hanya dapat tercapai jika kebijakan menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Sejumlah daerah juga membagikan praktik baik dalam memperkuat layanan kesehatan melalui regulasi lokal. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Jemima Elisabeth Lobat, menjelaskan bahwa regulasi daerah sangat membantu tata kelola layanan.
"Pelayanan di fasilitas kesehatan dapat berjalan lebih terarah dan koordinasi antar tenaga kesehatan menjadi lebih baik," ungkap Jemima Elisabeth Lobat.
***