Pj Gubernur Banten Al Muktabar: Percepatan Pembangunan Terkait Erat dengan Akselerasi Penyiaran

Sementara itu, Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin mengungkapkan bahwa Pemerintah telah mengalihkan siaran analog menjadi digital pada tahun 2023. Transformasi digital ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan penyiaran dengan gambar yang lebih jernih dan jangkauan yang lebih luas, tetapi juga membuka peluang bagi tokoh penyiaran baru.

Oleh karena itu, seluruh pihak terkait harus meningkatkan tanggung jawab dalam menghasilkan tayangan yang kredibel bagi masyarakat.

“Penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” katanya.

Wapres juga menyampaikan bahwa pemanfaatan internet dalam hampir semua aspek kehidupan membawa dampak positif dan negatif yang harus diantisipasi. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan dampak positif dari internet, termasuk dalam dunia penyiaran.

“Negara memiliki tanggung jawab konstitusi agar informasi yang diperoleh warga negara bermanfaat bagi pembangunan, kesejahteraan, dan kedaulatan bangsa,” imbuhnya.

Selain itu, Wapres menekankan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, baik di pusat maupun daerah. Mulai dari penciptaan lapangan kerja, promosi pariwisata, hingga penyampaian edukasi kepada masyarakat.

Untuk itu, Wapres mengimbau KPI sebagai lembaga pengawas penyiaran di Indonesia untuk selalu menjaga iklim penyiaran yang sehat sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan negara.

“KPI harus mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran untuk membangun iklim persaingan yang sehat dan tidak memihak kepentingan kelompok tertentu,” jelasnya.