Imam Rismahayadin, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak mengaku akan mengakomodir hasil pertemuan ini. Dalam kesempatannya Dia juga memaparkan Pemerintah telah berupaya sedemikian rupa dalam pemajuan kebudayaan terutama di Kabupaten Lebak.
"Kita telah mengurus 11 legesi warisan tak benda, 40 Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), Legalitas Sanggar: 10 pada tahun 2022 dan 5 pada tahun 2023" ujar Imam.
Kadis Budpar itu juga mengatakan.
Hal yang terpenting dari pemajuan kebudayaan adalah kolaborasi dan elaborasi pelaku kegiatan budaya.
"Dalam hal ini kami meminta bagi komunitas pegiat kebudayaan untuk membantu pemerintah dengan menyusun rencana program kerja. Karena ketika berbicara tentang anggaran. Kita tidak bisa mengeluarkan dadakan, semuanya telah direncanakan di awal tahun,"
Senada dengan Imam, Kepala Badan Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah VIII. Lita Rahmiati yang juga bertindang sebagai narasumber, mengatakan ujung dari kebudayaan adalah bagaimana membangun pola pikir.
Dalam hal ini pemajuan kebudayaan bukan hanya sekadar berbicara tentang anggaran namun membangun pola pikir pegiat budaya juga masalah penting. Hal ini dimaksudkan demi sustainablity anggaran.
"Banyak komunitas yang ketika tidak ada anggaran justru malah hidup, tapi ketika dikasih anggaran justru malah mati." Ungkapnya
Di samping itu, kedua narasumber sangat mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini, melalui forum inilah pemangku kebijakan, pegiat seni dan budaya, serta masyarakat bisa berdialog untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kebudayaan dengan bergotong royong.
Pewarta : Mardiana
