SERANG – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Banten baru saja melaksanakan acara Gelar Pasukan dan Material sebagai bagian dari persiapan untuk Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Tahun 2024. Acara ini bertujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan program bantuan yang akan menyediakan akses listrik bagi rumah tangga kurang mampu di Provinsi Banten.
General Manager PLN UID Banten, Abdul Mukhlis, pada Selasa menyatakan pentingnya pemeriksaan pasukan dan material pekerjaan. Menurutnya, pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kualitas sambungan listrik serta mempercepat dan meningkatkan akurasi pelayanan. BPBL adalah program strategis yang diinisiasi oleh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Komisi VII DPR-RI, serta dieksekusi langsung oleh PT PLN (Persero).
“PLN berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami memastikan bahwa seluruh peralatan dan material yang digunakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Acara ini khusus dirancang untuk menyambung listrik bagi masyarakat yang belum memiliki akses listrik,” kata Abdul Mukhlis dalam keterangan resminya.
Program BPBL ini mencakup berbagai bentuk bantuan, termasuk pemasangan instalasi listrik, biaya sertifikasi laik operasi (SLO), biaya penyambungan baru ke PLN, serta pengisian token listrik perdana. Abdul Mukhlis menjelaskan bahwa penerima manfaat BPBL adalah rumah tangga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
“PLN akan memastikan bahwa peralatan kerja yang digunakan dalam program ini berada dalam kondisi baik dan aman. Ini sangat penting untuk keselamatan kerja para mitra dan untuk melindungi seluruh pelanggan PLN dari potensi bahaya,” imbuh Abdul Mukhlis.
Melalui BPBL, PLN berharap dapat meningkatkan rasio elektrifikasi di Banten. Di tahun 2024, PLN UID Banten menargetkan untuk menyambung listrik ke 2.552 rumah tangga tidak mampu yang tersebar di seluruh Provinsi Banten, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.
“Program BPBL ini diharapkan menjadi contoh sinergi antara pemerintah, DPR-RI, dan BUMN (PLN) dalam mendorong perekonomian masyarakat melalui penyediaan tenaga listrik,” tutup Abdul Mukhlis. (*)
Editor: Mardiana
