SERANG – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, menekankan pentingnya akselerasi penyiaran dalam mendukung percepatan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Menurutnya, akselerasi ini menjadi modal dasar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Saling mengingatkan terkait perkembangan penyiaran sangat penting. Penyiaran yang memberikan informasi baik adalah modal dasar kita dalam membangun,” ujar Al Muktabar setelah menghadiri Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Tangerang, Senin (24/6/2024).
Al Muktabar juga mengajak semua pemangku kepentingan di bidang penyiaran untuk terus mengawal akselerasi ini agar informasi yang disebarkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Dalam Rakornas ini, kita berharap menghasilkan prinsip dasar untuk menjadi formulasi kebijakan terkait akses informasi berbasis penyiaran,” katanya.
Lebih lanjut, Al Muktabar menjelaskan bahwa lembaga penyiaran adalah mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai program dan kegiatan pemerintah.
“Informasi adalah kunci dalam memperkuat apa yang masih kurang,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Al Muktabar mengucapkan terima kasih kepada KPI karena memilih Provinsi Banten sebagai tuan rumah Rakornas dan Puncak Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91.
“Terima kasih telah memilih Provinsi Banten untuk penyelenggaraan kegiatan ini,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin mengungkapkan bahwa Pemerintah telah mengalihkan siaran analog menjadi digital pada tahun 2023. Transformasi digital ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan penyiaran dengan gambar yang lebih jernih dan jangkauan yang lebih luas, tetapi juga membuka peluang bagi tokoh penyiaran baru. Oleh karena itu, seluruh pihak terkait harus meningkatkan tanggung jawab dalam menghasilkan tayangan yang kredibel bagi masyarakat.
“Penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” katanya.
Wapres juga menyampaikan bahwa pemanfaatan internet dalam hampir semua aspek kehidupan membawa dampak positif dan negatif yang harus diantisipasi. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan dampak positif dari internet, termasuk dalam dunia penyiaran.
“Negara memiliki tanggung jawab konstitusi agar informasi yang diperoleh warga negara bermanfaat bagi pembangunan, kesejahteraan, dan kedaulatan bangsa,” imbuhnya.
Selain itu, Wapres menekankan bahwa penyiaran nasional memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, baik di pusat maupun daerah. Mulai dari penciptaan lapangan kerja, promosi pariwisata, hingga penyampaian edukasi kepada masyarakat.
Untuk itu, Wapres mengimbau KPI sebagai lembaga pengawas penyiaran di Indonesia untuk selalu menjaga iklim penyiaran yang sehat sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan negara.
“KPI harus mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran untuk membangun iklim persaingan yang sehat dan tidak memihak kepentingan kelompok tertentu,” jelasnya.
Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, berharap rapat koordinasi ini menghasilkan rekomendasi dan ide baru untuk mengimbangi kemajuan teknologi di bidang penyiaran. Dengan demikian, kualitas output penyiaran dapat selalu bermanfaat bagi masyarakat dan negara.
“Kami berharap melalui Rakornas ini dapat menghasilkan kebijakan strategis dan rekomendasi untuk perbaikan dunia penyiaran. Gagasan dan pemikiran yang mendorong penyiaran kita tumbuh dengan harmoni,” pungkasnya.
(red/wit)
