JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, menegaskan bahwa digitalisasi diperlukan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Saat ini, Pemerintah Provinsi Banten terus melakukan evaluasi layanan digital agar dapat terintegrasi.
Pernyataan ini disampaikan Al Muktabar setelah menghadiri SPBE Summit yang merupakan acara peluncuran Govt-tech Indonesia di Istana Negara Jakarta, pada Senin (27/5/2024).
“Presiden memberikan arahan bahwa digitalisasi harus terintegrasi. Bahkan hari ini diluncurkan Ina Digitalisasi. Ini merupakan upaya dalam rangka mempercepat pelayanan yang merupakan bagian dari tata kerja birokrasi,” ungkapnya.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menekankan bahwa aplikasi dapat menjadi solusi yang mempercepat dan mempermudah pelayanan.
“Kami, Pemprov Banten, berkomitmen terhadap upaya integrasi digitalisasi ini. Kami akan patuh dengan apa yang telah ditetapkan,” tegas Al Muktabar.
“Pemandu teknisnya adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” tambahnya.
Al Muktabar menjelaskan bahwa Pemprov Banten saat ini sedang melakukan evaluasi semua platform digital yang ada untuk dapat diintegrasikan. Ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi.
“Termasuk untuk memberikan layanan sebesar-besarnya kepada masyarakat,” ucap Al Muktabar.
“Aplikasi yang terintegrasi dipandu oleh pemerintah. Kami akan menyesuaikan dengan panduan aplikasi tersebut sambil menggunakan masa transisi. Di masa ini, prinsip penghematan harus sudah dilakukan,” tambahnya.
Menurut Al Muktabar, jika dihitung, aplikasi di Provinsi Banten sudah cukup efisien. Di antaranya penggunaan SIPD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja, hingga pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan e-katalog.
“Itu adalah format-format platform digital yang sudah kita upayakan untuk semakin efisien, mudah, dan cepat,” ungkapnya.
Al Muktabar menjelaskan bahwa transparansi dalam digitalisasi pada hal-hal tertentu dapat diakses oleh masyarakat sebagai bagian dari pemenuhan asas transparansi. Agenda digital juga memandu untuk terukur, terhitung, dan terjumlahkan secara kuantitatif.
“Atas langkah-langkah itu, terjawablah upaya kita dalam membangun transparansi dan akuntabilitas. Tentu harapannya akan efektif, efisien. Karena dengan panduan digital, hal-hal yang berulang akan lebih cepat,” pungkas Al Muktabar.
Sebagai informasi, Presiden RI Joko Widodo membuka kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk mendorong perkembangan layanan digital di setiap instansi pemerintah.
Presiden Jokowi menitipkan pesan agar semua Kementerian dan Lembaga (K/L) serta pemerintah daerah saling mengintegrasikan aplikasi, data, dan layanannya. Kesederhanaan dalam pelayanan dapat berdampak pada masyarakat.
Sementara itu, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional mengklaim hadirnya GovTech akan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berbagai kemudahan.
Pada acara SPBE Summit 2024, terdapat pemberian apresiasi bagi instansi pemerintah yang berhasil mencapai nilai pemantauan dan evaluasi SPBE terbaik dalam rangkaian acara tersebut. Juga dilaksanakan penandatanganan komitmen pimpinan instansi Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab atas layanan SPBE prioritas.
(mar/red)
