DISTRIKBANTENNEWS.COM – Pemerintah Indonesia berencana untuk mengubah cara warga mengakses layanan publik. Mulai tahun ini, fotokopi KTP akan menjadi hal yang usang karena pemerintah sedang menyiapkan sistem identitas digital yang akan diterapkan mulai Oktober 2024.
Sistem baru ini akan memudahkan warga Indonesia dalam mengakses berbagai layanan tanpa perlu menunjukkan atau menyerahkan fotokopi KTP mereka. Jadi, apa yang akan menggantikan KTP fisik?
Cahyono Tri Birowo, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kementerian PAN-RB, menjelaskan bahwa integrasi data pemerintah akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. “Pemerintah tidak akan lagi meminta masyarakat untuk mengisi KTP dan NIK, semua sudah dapat digital ID dan layanannya terintegrasi,” kata Cahyono.
Dengan adanya digital ID, proses autentikasi tidak lagi diserahkan ke setiap instansi. Sebagai contoh, warga tidak perlu lagi menyerahkan fotokopi KTP saat mendaftar di rumah sakit atau saat ingin mengambil bantuan langsung dari pemerintah. Penyedia layanan cukup mengecek identitas warga dengan data yang sudah terekam oleh pemerintah, seperti data biometrik.
Cahyono juga menambahkan, “Misalnya warga pedalaman yang berhak menerima bantuan tunai, ia belum tentu hapal nomor KTP atau membawa KTP. Bisa cukup dicocokkan data biometrik, sidik jari atau mata.”
Pemerintah juga sedang menyiapkan Pusat Data Nasional (PDN) yang akan mengintegrasikan semua data dan aplikasi berbagai lembaga pemerintahan. Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi, optimis bahwa PDN dan integrasi data akan selesai pada Oktober 2024.
Dia juga menjelaskan bahwa konsolidasi data pemerintah akan dilakukan secara bertahap setelah PDN selesai dibangun tahun depan. Untuk saat ini, penyimpanan data dilakukan pada pusat data nasional sementara.
PDN diharapkan bisa menjadi infrastruktur yang menopang integrasi dan interoperabilitas semua sistem dan data pemerintah, sehingga diharapkan kualitas layanan publik dan pengambilan kebijakan dapat lebih baik lagi.
*akn/red
